Pelindo Regional 4 & Kejati Sulsel Perkuat Tata Kelola Perusahaan

MAKASSAR (Mediabisnisnasional.com) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 memperkuat sinergi kelembagaan dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan yang baik sekaligus memberikan kepastian hukum dalam mendukung operasional dan pengembangan bisnis kepelabuhanan.

Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat Lantai 7 Kantor Pelindo Regional 4, Makassar, Kamis (11/6), dan dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Sila H. Pulungan beserta jajaran, serta Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis bersama manajemen Pelindo Regional 4.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sila H. Pulungan, mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan korporasi yang berlandaskan prinsip kepatuhan hukum.

“Melalui kesepakatan bersama ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan siap memberikan dukungan hukum, baik dalam bentuk pendampingan, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pelindo sebagai operator pelabuhan strategis nasional,” ujar Sila.

Menurut dia, pendekatan preventif melalui konsultasi dan pendampingan hukum menjadi langkah penting untuk menciptakan iklim kerja yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis menegaskan bahwa aspek kepastian hukum menjadi salah satu fondasi utama dalam menjalankan transformasi dan pengembangan bisnis kepelabuhanan yang berkelanjutan.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi Pelindo Regional 4 dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), meningkatkan mitigasi risiko hukum, serta memastikan seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” kata Abdul Azis.

Dia menambahkan, sebagai perusahaan yang mengelola pelabuhan di kawasan Indonesia Timur, Pelindo Regional 4 menghadapi berbagai dinamika bisnis dan operasional yang memerlukan dukungan serta pendampingan hukum yang komprehensif.

“Dengan adanya sinergi bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kami optimistis dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, memperkuat perlindungan terhadap aset negara yang dikelola perusahaan, serta memberikan nilai tambah bagi pelayanan kepelabuhanan dan rantai logistik nasional,” ujarnya.

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pelindo Regional 4.

Melalui kesepakatan bersama ini, Pelindo Regional 4 dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berharap dapat membangun kemitraan yang semakin erat dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna menunjang pembangunan ekonomi dan kelancaran arus logistik nasional.

(Redaksi MBN.Com/Humas Pelindo Regional 4 ).

Kemenhub dan Finnet Indonesia Teken Kerja Sama Payment Gateway untuk Platform Digital MaritimHub

 

Media Bisnis National, JAKARTA (10/6) - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Finnet Indonesia melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Payment Gateway untuk Penerimaan Online Payment pada Platform Digital MaritimHub, di Jakarta, Selasa (10/6).

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi sistem pembayaran di sektor maritim nasional. 

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menyebut kolaborasi ini sebagai langkah nyata transformasi digital di sektor pelayanan publik bidang transportasi laut Indonesia.

"Digitalisasi layanan tidak akan lengkap tanpa didukung oleh sistem pembayaran yang aman, andal, dan terintegrasi. Kerja sama dengan PT Finnet Indonesia ini memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan layanan digital yang semakin modern dan berorientasi kepada kebutuhan pengguna jasa," ujar Masyhud.

Sebagai informasi, Maritimhub adalah portal layanan dan data terintegrasi yang dikembangkan Ditjen Perhubungan Laut untuk menyatukan berbagai layanan maritim dalam satu platform digital.

Kemudahan Transaksi bagi Pelaku Usaha Maritim

Melalui integrasi layanan payment gateway pada platform digital MaritimHub, masyarakat dan pelaku usaha di sektor maritim kini dapat melakukan transaksi pembayaran secara elektronik melalui berbagai kanal yang tersedia. 

Proses pembayaran diklaim akan lebih praktis, cepat, aman, serta dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

“Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan kunci utama dalam mendorong inovasi pelayanan publik di era digital. Melalui kerja sama ini, kami berkomitmen memodernisasi sistem transaksi, meningkatkan transparansi keuangan, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi seluruh pengguna jasa maritim,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Finnet Indonesia, Rakhmad Tunggal Afifuddin, mengungkapkan masyarakat saat ini sudah semakin dimudahkan dengan berbagai layanan digital yang cepat sehingga ekspektasi terhadap kualitas pelayanan juga semakin tinggi.

“Karena itu, penyelenggara layanan publik harus mampu beradaptasi dan menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Rakhmad.

Ia meyakini integrasi layanan payment gateway pada MaritimHub akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi layanan.

"Kami yakin implementasi sistem pembayaran digital ini akan semakin meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung terwujudnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang semakin modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kepentingan publik," tuturnya.

Sebagai penutup, Dirjen Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud turut menekankan pentingnya keamanan data dan transaksi dalam proses implementasi integrasi sistem ini.

“Saya minta seluruh jajaran yang terlibat dapat memastikan proses integrasi berjalan optimal demi layanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

Sonny H. Sayangbati