Dorong Kelancaran Logistik Pangan, PTP Nonpetikemas Bongkar 70.392 Ton Gandum di Pelabuhan Banten

 

BANTEN (Media Bisnis Nasional.com, 5 Maret 2026) – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Cabang Banten menangani kegiatan bongkar muat 70.392 ton gandum milik PT Nutrindo Bogarasa dari kapal MV Danae R di Pelabuhan Ciwandan, Banten.

Kapal yang membawa komoditas pangan tersebut tiba dari pelabuhan muat di Argentina dan sandar di Dermaga 05C Pelabuhan Banten pada 27 Februari 2026 pukul 18.30 WIB. Setelah melalui proses pemeriksaan dan klarifikasi dokumen sesuai ketentuan kepelabuhanan, kegiatan bongkar muat langsung dilakukan oleh tim operasional pelabuhan.

Dalam penanganan operasionalnya, kegiatan bongkar muat didukung oleh tiga unit Gantry Luffing Crane, tiga unit hopper, sekitar 70 unit truk pengangkut, serta wheel loader untuk kegiatan trimming dan pembersihan muatan.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak dalam rantai logistik, antara lain PT Nutrindo Bogarasa sebagai pemilik kargo, PT Benua Indah Gemaca sebagai shipping line, serta PTP Nonpetikemas Cabang Banten sebagai pelaksana kegiatan stevedoring. Distribusi darat didukung oleh perusahaan trucking PT Wangsa Binathara Indonesia, PT Ratu Melati, dan PT Banten Citra Abadi, sementara pengawasan mutu dilakukan oleh PT Artha Buana sebagai surveyor independen.

Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Banten, Andi Purwantoro, mengatakan penanganan bongkar gandum dalam jumlah besar tersebut menunjukkan kesiapan fasilitas dan operasional pelabuhan dalam melayani komoditas curah kering, khususnya komoditas pangan strategis.

“Pembongkaran gandum ini merupakan bagian dari dukungan pelabuhan terhadap kelancaran distribusi bahan baku industri pangan nasional,” ujar Andi.

Ia menambahkan, PTP Nonpetikemas Cabang Banten terus meningkatkan produktivitas operasional dan kualitas layanan untuk memastikan arus logistik komoditas strategis berjalan efisien dan tepat waktu.

Selama proses bongkar berlangsung, perusahaan juga memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta keamanan pelabuhan sesuai regulasi yang berlaku. Pengawasan kualitas komoditas dilakukan secara ketat untuk menjaga mutu gandum selama proses penanganan di pelabuhan.

Sebagai salah satu operator terminal nonpetikemas di wilayah Pelabuhan Banten, PTP Nonpetikemas Cabang Banten berperan dalam mendukung kelancaran distribusi berbagai komoditas curah, termasuk komoditas pangan yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok nasional.

PTP Nonpetikemas Cabang Banten yang berlokasi di Pelabuhan Banten melayani berbagai komoditas curah kering, curah cair, dan general cargo. Komoditas curah kering antara lain gandum, batubara, nikel ore, semen, gypsum, dan cangkang. Komoditas curah cair antara lain aspal cair, HSD, methanol, paraxylene, dan sulfur. Sementara untuk general cargo, komoditas yang ditangani meliputi heavy equipment, steel structure, dan lainnya.

(Redaksi ISL News/Corcom PTP Nonpetiikemas).

Stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok Siap Bersinergi Hadapi Angkutan Lebaran 2026

TANJUNG PRIOK (Media Bisnis Nasional.com) – Dalam rangka mempererat silahturahmi dan memperkuat sinergi di bulan suci Ramadhan 1447 H, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok menyelenggarakan kegiatan Ifthar Ramadhan bersama stakeholder di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Komisaris Pelindo, Arif Poyuono, Wakil Direktur Utama Pelindo, Drajat Sulistyo dan Direktur Hubungan Kelembagaan Pelindo, Hendri Ginting, serta dihadiri oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok dan berbagai instansi lainnya, asosiasi pengguna jasa, dan Terminal Operator. Kegiatan ini berlangsung di Taman Museum Maritim Indonesia pada Jumat (6/3).

Acara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerjasama antara Pelindo dengan para instansi dan stakeholder di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok. Selain sebagai ajang silahturahmi, kegiatan ini juga diisi dengan tausyiah Ramadhan serta pemberian santunan kepada anak yatim  sebagai bentuk kepedulian sosial.

Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Drajat Sulistyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bulan Ramadhan menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian, serta kolaborasi antara Pelindo dan seluruh mitra kerja di ekosistem kepelabuhanan.

“Menjelang hingga pasca Idul Fitri, diperlukan kesiapsiagaan bersama untuk menjaga kelancaran arus logistik serta aktivitas ekspor–impor, khususnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, kami berharap seluruh stakeholder dapat memberikan perhatian dan dukungan penuh agar operasional pelabuhan tetap berjalan lancar, aman, dan terkendali” ujar Drajat.

Pada kesempatan yang sama, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, sebagai tuan rumah acara Ifthar Ramadhan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pelindo untuk terus membangun hubungan harmonis dengan seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas kepelabuhanan di Tanjung Priok.

“Kebersamaan ini diharapkan dapat terus terjaga sehingga mendukung kelancaran operasional dan pelayanan pelabuhan yang semakin baik melalui kegiatan Ifthar Ramadhan ini dalam mempererat silahturahmi dan keberkahan di bulan suci ini,” ujar Yandri.

(Redaksi MBC Com/Humas Pelindo Regional 2 Tanjung Priok).

PENDAFTARAN TIKET KAPAL LAUT GRATIS DIBUKA 6 MARET 2026, KEMENHUB SEDIAKAN 69 RIBU KUOTA*

JAKARTA (Mediea.Bisnis Nasiona. pool3) - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara resmi membuka pendaftaran program Tiket Kapal Laut Gratis Angkutan Laut Lebaran 2026 mulai tanggal 6 Maret 2026.

Sebanyak 69.232 tiket gratis disiapkan untuk masyarakat yang hendak mudik melalui jalur laut, tersebar di 97 ruas trayek yang melayani berbagai wilayah kepulauan Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

“Program tiket gratis ini adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang terhambat pulang kampung karena kendala biaya transportasi laut,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud.

*Lima Operator Pelayaran Siap Melayani*

Program ini bekerja sama dengan lima operator pelayaran nasional. Masing-masing operator melayani rute berbeda dan memiliki mekanisme pendaftaran tersendiri.

1. PT Belibis Papua Mandiri: 22 ruas

2. PT Pelayaran Dharma Indah: 54 ruas

3. PT Pelayaran Sakti Inti Makmur: 18 ruas

4. PT Dharma Lautan Utama: 2 ruas

5. PT Jembatan Nusantara: 1 ruas

Untuk detail rute tujuan dan mekanisme pendaftaran dapat menghubungi masing-masing operator atau melihat informasi di Instagram @djplkemenhub151. Adapun pendaftaran dapat dilakukan mulai 6 Maret 2026 hingga kuota habis atau sampai tanggal keberangkatan yang ditetapkan masing-masing operator.

“Saya mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar begitu jalur pendaftaran dibuka. Proses pendaftaran mudah, cukup siapkan identitas diri dan ikuti petunjuk di masing-masing operator," tambahnya.

*Rute-Rute Strategis Tersedia di Berbagai Wilayah*

Berbagai rute strategis yang menjadi destinasi mudik masyarakat tersedia dalam program ini. Di wilayah Papua dan Papua Barat, tersedia rute Sorong–Waisai dengan kapasitas 1.600 penumpang, serta rute Jayapura–Biak yang berkapasitas 700 penumpang.

Di kawasan Maluku, program ini mencakup rute-rute dari dan menuju Ambon ke berbagai pulau seperti Namlea, Ambalau, Leksula, Bula, Geser, Gorom, serta rute Kendari–Raha dan Kendari–Bau-bau di Sulawesi Tenggara.

Untuk wilayah barat dan tengah Indonesia, tersedia rute Banda Aceh–Sabang (1.250 pax), Gresik–Bawean (1.900 pax), Kalianget–Kangean (2.000 pax), Jangkar–Raas (2.250 pax), serta rute Lembar–Surabaya dan Balikpapan–Pare-pare.

“Kami memilih rute-rute yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan yang akses transportasinya terbatas,” jelas Muhammad Masyhud.

*Syarat dan Ketentuan Pendaftaran*

Guna memastikan program berjalan tertib dan tepat sasaran, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon penumpang:

1. Menyiapkan KTP/SIM/KK atau bukti identitas diri (asli dan fotokopi).

2. Identitas penumpang saat keberangkatan harus sesuai dengan yang digunakan saat mendaftar.

3. Satu orang maksimal mendaftarkan 4 calon penumpang dalam satu Kartu Keluarga (KK)

4. Dilarang keras membawa benda berbahaya dan minuman keras di atas kapal

5. Tiket gratis tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain

*Mudik Aman dan Nyaman Menjadi Prioritas*

Selain menyediakan tiket gratis, Ditjen Perhubungan Laut juga memastikan aspek keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama selama periode Angkutan Laut Lebaran 2026. Seluruh kapal yang terlibat dalam program ini telah menjalani pemeriksaan kelaikan oleh otoritas pelabuhan setempat.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat mengakses laman resmi Instagram Ditjen Perhubungan Laut @djplkemenhub151, atau menghubungi langsung operator pelayaran yang melayani rute tujuan. 

(Redaksi MBN.ComAD/ETJ/HJ.

Ditjen Hubla Inisiasi Pemetaan Kluster Pelabuhan sebagai Langkah Strategis Mitigasi Bencana Alam

JAKARTA (Media Bisnis Nasional.com/5/3/2026) - Indonesia secara geografis dan geologis berada di kawasan ring of fire yang sangat rawan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, serta dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, peningkatan kualitas sarana dan prasana transportasi laut harus direncanakan dengan mengadopsi mitigasi pengurangan risiko bencana. 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi/Pemetaan Klaster Pelabuhan dalam rangka Mitigasi Bencana Alam di Jakarta, Kamis (5/3).

Sejumlah peristiwa besar, seperti gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018, memberikan pelajaran berharga bahwa infrastruktur pelabuhan harus dirancang dan dikelola dengan pendekatan ketangguhan bencana.

“Oleh karena itu, identifikasi dan pemetaan klaster pelabuhan bukan hanya sekedar kegiatan administratif atau teknis, tetapi merupakan langkah fundamental khususnya dalam mengklasifikasikan tingkat risiko dan kerentanan pelabuhan terhadap berbagai jenis bencana,” kata Dirjen Masyhud. 

Selain itu, pendekatan klaster juga akan memudahkan dalam melakukan perencanaan spasial, standardisasi keamanan, serta pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut Dirjen Hubla menegaskan, mitigasi adalah investasi jangka panjang demi keselamatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan kedaulatan negara. Mitigasi bencana harus dilakukan secara kolaboratif dan berbasis data sehingga diperlukan sinergi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dunia usaha, hingga komunitas lokal.

“Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi untuk kemudian bergerak. Justru kita harus mengambil langkah proaktif dan antisipatif, demi mewujudkan sistem kepelabuhanan nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan, Muhammad Anto Julianto berharap hasil FGD ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional dan peta jalan penguatan ketahanan pelabuhan tahun 2026 dan seterusnya. 

“Diharapkan forum ini menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan implementatif, baik dalam bentuk penyusunan regulasi, standar teknis, maupun rencana aksi lintas kementerian/lembaga untuk tahun 2026 dan seterusnya,” ujar Anto.

Ditjen Hubla memastikan bahwa pelabuhan tetap dapat berfungsi sebagai jalur distribusi bantuan kemanusiaan ketika bencana terjadi. 

“Dalam situasi krisis, pelabuhan sering kali menjadi titik masuk utama logistik, alat berat, dan tenaga medis. Dengan demikian ketangguhan pelabuhan menjadi bagian dari ketahanan nasional,” pungkasnya

 

Turut hadir perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta menghadirkan narasumber yang berasal dari Kementerian ESDM, BMKG, BNPB, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, kalangan Akademisi dan Praktisi.

(Redaksi MBN.Com/PF/ETJ/HJ).

Perkuat Efisiensi Layanan dan Penerimaan Negara, Kemenhub Teken Dua Perjanjian Konsesi Pengusahaan WTDP di Muara Sabak dan Sangatta

 

JAKARTA (Media Bisnis Nasional.com,6/3)- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menandatangani dua Perjanjian Konsesi Pengusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan (WTDP) yang berfungsi sebagai pelabuhan, masing-masing di Perairan Muara Sabak, Provinsi Jambi, dan Perairan Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur.

Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak, Boyke Aries Sonatha dengan Direktur PT Sepakat Sejahtera Selamanya, Tito Suprianto serta Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Sangatta, Herman dengan Direktur PT Bumi Laut Biru, Mas Hengky Irawan bertempat di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (6/3).

Penandatanganan perjanjian tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kepelabuhanan melalui keterlibatan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan tetap mengedepankan aspek pengawasan pemerintah serta peningkatan penerimaan negara.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelabuhan sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

“Kami mengapresiasi penandatanganan perjanjian konsesi ini sebagai upaya meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan kepelabuhanan, baik di Perairan Muara Sabak maupun di Sangatta. Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan daerah serta turut mendorong pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar," ujar Dirjen Masyhud.

Dirjen Masyhud menjelaskan bahwa pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan merupakan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pelabuhan.

Ia menambahkan bahwa proses pemberian konsesi dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk melalui tahapan evaluasi dan reviu dari lembaga pengawasan.

“Penandatanganan kedua perjanjian konsesi ini telah melalui berbagai tahapan, termasuk proses pelelangan serta reviu dari BPKP untuk memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel,” jelasnya.

Untuk pengusahaan wilayah perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Muara Sabak, Provinsi Jambi, konsesi diberikan kepada PT Sepakat Sejahtera Selamanya melalui mekanisme pelelangan dengan jangka waktu konsesi selama 27 tahun. Dalam skema ini, perusahaan akan memberikan kontribusi pendapatan konsesi sebesar 5 persen dari pendapatan kotor kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara itu, pengusahaan wilayah perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan di Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur, diberikan kepada PT Bumi Laut Biru, juga melalui mekanisme pelelangan, dengan jangka waktu konsesi selama 24 tahun dan pendapatan konsesi sebesar 5 persen dari pendapatan kotor. 

*Dorong Efisiensi Layanan dan Daya Saing Pelabuhan*

Dirjen Masyhud menegaskan bahwa skema konsesi ini tidak hanya berdampak pada optimalisasi pengelolaan pelabuhan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pengguna jasa pelabuhan.

“Dengan ditandatanganinya kedua perjanjian konsesi ini, kami berharap pelayanan kepada pengguna jasa dapat semakin efisien dan berdaya saing, sekaligus menjamin terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran,” ujar Dirjen Masyhud.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara Badan Usaha Pelabuhan dengan penyelenggara pelabuhan agar operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami juga meminta agar Badan Usaha Pelabuhan senantiasa berkoordinasi aktif dengan penyelenggara pelabuhan untuk memastikan seluruh persyaratan operasional dan keselamatan dapat terpenuhi dengan baik,” imbuhnya.

Pengembangan pelabuhan melalui skema konsesi merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan turunannya, yang mendorong peran serta badan usaha dalam pengembangan infrastruktur maritim nasional.

“Kami berharap perjanjian konsesi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi sektor transportasi laut dan pembangunan ekonomi nasional,” tutup Dirjen Masyhud.

Penandatanganan perjanjian konsesi tersebut turut dihadiri oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, perwakilan unit kerja di Kementerian Perhubungan, serta para pihak terkait dari Badan Usaha Pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan.

(Redaksi MBN.Com/SKY/ETJ/HJ)

DPRD Barru Dorong Penerapan Timbangan di Pelabuhan Garongkong, Pelindo Regional 4 Siap Berkolaborasi

MAKASSAR, Media Bisnis Nasional.com, 25 Februari 2026) - Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barru melakukan kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 guna membahas rencana penerapan fasilitas timbangan di Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 7 Kantor Pelindo Regional 4, Makassar, Rabu (25/2), ini menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan layanan dan tata kelola operasional pelabuhan.

Kunjungan ini menyoroti pentingnya keberadaan timbangan sebagai bagian dari sistem operasional pelabuhan yang modern, transparan, dan efisien. Fasilitas tersebut dinilai mampu mendukung akurasi data muatan, memperlancar arus logistik, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Garongkong.

Ketua DPRD Kabupaten Barru, Syamsuddin Muhiddin, menegaskan bahwa Pelabuhan Garongkong memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, penguatan infrastruktur pendukung seperti timbangan menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas logistik dapat berjalan lebih tertib dan terukur.

“Kami melihat Pelabuhan Garongkong memiliki potensi besar sebagai simpul distribusi logistik di wilayah Barru dan sekitarnya. Kehadiran fasilitas timbangan akan membantu memastikan aktivitas bongkar muat berjalan lebih akurat, tertib, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” ujar Syamsuddin.

Dia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan Pelindo perlu terus diperkuat agar pengembangan pelabuhan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat, termasuk membuka peluang investasi dan peningkatan aktivitas industri di kawasan sekitar pelabuhan.

Sementara itu, Division Head Komersial Pelindo Regional 4, Adi Novi Wahyudi menyampaikan bahwa Pelindo menyambut baik inisiatif DPRD Kabupaten Barru dalam mendorong peningkatan fasilitas pelabuhan. Menurutnya, keberadaan timbangan tidak hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga mendukung efisiensi rantai pasok dan keselamatan kerja di area pelabuhan.

“Pelindo Regional 4 pada prinsipnya terbuka untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Fasilitas timbangan merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung pelayanan yang lebih efektif, sekaligus memastikan data muatan yang akurat sebagai bagian dari standar operasional pelabuhan,” jelasnya.

Adi Novi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan kajian teknis dan koordinasi bersama para pihak terkait agar rencana implementasi fasilitas tersebut dapat berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan operasional di lapangan.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak juga membahas pengembangan Pelabuhan Garongkong sebagai pelabuhan strategis yang mampu mendukung konektivitas logistik regional. Dengan penguatan fasilitas dan peningkatan layanan, pelabuhan ini diharapkan mampu mendorong efisiensi biaya logistik serta memperkuat daya saing daerah.

Pertemuan antara DPRD Kabupaten Barru dan Pelindo Regional 4 ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan pelayanan kepelabuhanan yang lebih modern dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat mempercepat pengembangan Pelabuhan Garongkong sebagai salah satu simpul logistik penting di Sulawesi Selatan.

(Redaksi MBN.Com/Humas Pelindo Regional 4 MAKASSAR).

Pemerintah Perkuat Sinergi Nasional Hadapi Angkutan Lebaran 2026, Sulawesi Selatan Jadi Simpul Strategis Transportasi Indonesia Timur

 

MAKASSAR (Media Bisnis Nasional.com,27 Februari 2026) – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan transportasi memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026. Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran yang dipimpin Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (27/2).

Rapat strategis ini dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, unsur Forkopimda Sulsel, instansi vertikal, operator transportasi lintas moda, serta seluruh stakeholder terkait, termasuk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 sebagai operator kepelabuhanan utama di Kawasan Timur Indonesia.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesiapan sistem transportasi nasional menghadapi potensi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran, sekaligus menjaga kelancaran distribusi logistik antarwilayah.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa penyelenggaraan angkutan Lebaran merupakan momentum penting untuk menguji kesiapan ekosistem transportasi nasional, baik dari sisi infrastruktur, keselamatan, maupun koordinasi lintas sektor.

Dia menekankan bahwa keberhasilan angkutan Lebaran tidak hanya diukur dari kelancaran arus penumpang, tetapi juga kemampuan seluruh pihak dalam menjaga standar keselamatan dan pelayanan publik.

“Angkutan Lebaran adalah agenda nasional yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, serta aparat keamanan. Kita harus memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu,” ujar Dudy Purwagandhi.

Menurutnya, integrasi antar moda transportasi menjadi fokus utama, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan seperti Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa posisi geografis Sulsel menjadikan daerah ini sebagai salah satu simpul utama pergerakan masyarakat dan logistik selama musim mudik Lebaran.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen memperkuat sinergi lintas instansi untuk memastikan kesiapan infrastruktur, pengaturan lalu lintas, serta layanan transportasi berjalan optimal.

“Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai hub transportasi Indonesia Timur. Koordinasi seperti ini sangat penting agar seluruh potensi kendala dapat diantisipasi sejak awal dan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Dia juga menekankan pentingnya kesiapan personel di lapangan serta penguatan sistem pengawasan untuk menjaga kelancaran arus mudik dan balik.

Pelindo Regional 4 Pastikan Pelabuhan Siap Layani Lonjakan Penumpang

Dari sektor transportasi laut, Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, menyatakan bahwa Pelindo telah menyiapkan langkah operasional komprehensif guna mendukung kelancaran angkutan Lebaran 2026.

Menurutnya, pelabuhan memiliki peran vital sebagai tulang punggung konektivitas wilayah kepulauan, sehingga kesiapan layanan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari fasilitas terminal penumpang hingga manajemen arus kendaraan dan kapal.

“Pelindo Regional 4 memastikan kesiapan operasional pelabuhan melalui peningkatan layanan, optimalisasi fasilitas, penguatan koordinasi dengan operator kapal, serta kesiapan personel di lapangan. Fokus kami adalah menghadirkan layanan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Yusida.

Dia menambahkan bahwa seluruh pelabuhan dibawah kelolaan Pelindo telah dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan trafik penumpang maupun logistik selama periode angkutan Lebaran.

Rapat koordinasi tersebut menegaskan komitmen bersama seluruh stakeholder dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan penyelenggaraan angkutan Lebaran yang aman, lancar, dan humanis.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, serta BUMN sektor logistik dan kepelabuhanan, diharapkan mobilitas masyarakat selama Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih tertib dan efisien, sekaligus mendukung stabilitas distribusi logistik nasional.

Koordinasi yang terbangun sejak dini ini menjadi fondasi penting bagi kesiapan Indonesia dalam menghadapi salah satu momentum mobilitas terbesar setiap tahunnya, sekaligus memperkuat kualitas layanan transportasi nasional yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

(Redaksi MBN.Com/Humas Pelindo Regional 4).

Pelindo Pastikan Kesiapan Layanan Pelabuhan Makassar Jelang Mudik Lebaran 2026

MAKASSAR (Media Bisnis Nasional.com,5 Maret 2026)  – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus memastikan kesiapan layanan operasional pelabuhan menjelang periode arus mudik Lebaran 1447 H/2026 M. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Direktur Keuangan Pelindo, Bachtiar Soeria Atmadja, ke Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar dan Terminal Petikemas New Makassar 1 (TPK New Makassar 1), Kamis (5/3).

Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk meninjau langsung kesiapan fasilitas terminal, layanan operasional, serta implementasi aspek keselamatan (safety) di area pelabuhan guna memastikan seluruh aktivitas berjalan optimal selama momen mudik Lebaran yang diprediksi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat.

Direktur Keuangan Pelindo, Bachtiar Soeria Atmadja, mengatakan bahwa peninjauan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan seluruh lini layanan di pelabuhan beroperasi secara optimal, aman, dan andal dalam melayani masyarakat serta pengguna jasa.

“Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional di seluruh lini pelayanan pelabuhan, baik dari sisi fasilitas terminal, kesiapan personel, hingga penerapan aspek keselamatan kerja. Kami ingin memastikan bahwa seluruh layanan di Pelabuhan Makassar dapat berjalan optimal sehingga masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dapat merasakan pelayanan yang aman, nyaman, dan lancar,” ujar Bachtiar.

Menurutnya, Pelabuhan Makassar memiliki peran strategis sebagai salah satu gerbang utama konektivitas transportasi laut di Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu, kesiapan operasional pelabuhan menjadi hal yang sangat penting, terutama pada periode dengan mobilitas penumpang yang tinggi seperti musim mudik Lebaran.

Dalam kunjungan tersebut, Bachtiar juga meninjau sejumlah fasilitas layanan di Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar, mulai dari area kedatangan dan keberangkatan penumpang, fasilitas ruang tunggu, alur layanan penumpang, hingga sistem keamanan dan keselamatan di area terminal.

Selain itu, peninjauan juga dilakukan di Terminal Petikemas New Makassar 1 (TPK New Makassar 1) untuk memastikan kelancaran aktivitas bongkar muat petikemas serta kesiapan fasilitas terminal dalam mendukung arus logistik nasional.

Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, menyampaikan bahwa Pelindo Regional 4 telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran layanan selama periode arus mudik Lebaran.

“Kami telah melakukan sejumlah langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan layanan di Pelabuhan Makassar, baik dari sisi operasional, fasilitas terminal, maupun aspek keselamatan kerja. Koordinasi juga terus dilakukan bersama seluruh stakeholder terkait guna memastikan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa dapat berjalan dengan aman, lancar, dan optimal,” jelas Yusida.

Dia menambahkan bahwa peningkatan pengawasan terhadap aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam operasional pelabuhan, sejalan dengan komitmen Pelindo dalam menerapkan budaya keselamatan kerja di seluruh area operasional. Selain itu, Pelindo juga melaksanakan transformasi dengan layanan sepenuh hati melalui peningkatan fasilitas terminal penumpang.

“Kami terus memperkuat implementasi standar keselamatan di area pelabuhan, termasuk pengaturan lalu lintas operasional, pengawasan area kerja, serta peningkatan awareness terhadap potensi risiko di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas operasional dapat berjalan dengan aman dan terkendali,” tambahnya.

Usai melakukan peninjauan lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan sharing session bersama insan Pelindo Group Wilayah Kerja Makassar yang berlangsung di Ruang Rapat AKHLAK Lantai 7 Kantor Pelindo Regional 4.

Dalam sesi tersebut, Direktur Keuangan Pelindo berdiskusi dan berbagi pandangan terkait peran insan Pelindo dalam mendukung kinerja perusahaan, peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa, serta pentingnya kolaborasi dan integritas dalam menjalankan operasional pelabuhan.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara manajemen pusat dengan insan Pelindo di wilayah kerja, sekaligus mendorong semangat transformasi perusahaan dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang semakin profesional, modern, dan berdaya saing.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pelindo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan serta memastikan kelancaran arus transportasi dan logistik nasional, khususnya dalam menghadapi periode penting seperti arus mudik Lebaran.

(Redaksi MBN.Com/Humas Pelindo Regional 4).

Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadhan, Setiap Hari TPS Bagikan Takjil kepada Pengemudi Truk dan Mitra Kerja

SURABAYA (Media Bisnis Nasional.com) - Sebagai salah satu bentuk syukur, selama bulan Ramadhan, bulan penuh berkah, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), anak perusahaan pada Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), melaksanakan pembagian takjil untuk berbuka puasa kepada pengemudi truk eksternal dan mitra kerja operasional. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan setiap hari selama Bulan Ramadhan, mulai tanggal 19 Februari hingga 20 Maret 2026, di area parkir ekspor dan impor serta lapangan penumpukan TPS.

Kegiatan pembagian takjil ini merupakan bentuk kepedulian TPS terhadap pengemudi truk eksternal yang tetap menjalankan tugasnya sekaligus menjalankan ibadah di bulan penuh berkah, khususnya saat waktu berbuka puasa. 

Sebanyak 300 paket takjil dibagikan setiap hari kepada pengemudi truk eksternal, mulai pukul 17.30 hingga 18.30 WIB. Setiap hari, 5 orang pekerja TPS melakukan pembagian takjil yang telah disediakan oleh TPS.

Sekretaris Perusahaan TPS, Erika Asih Palupi, mengungkapkan bahwa peran pengemudi truk eksternal sangat penting bagi kelancaran distribusi logistik dan operasional di Pelabuhan. "Kami sadar bahwa pengemudi truk eksternal memiliki peran yang tak terpisahkan dari bisnis TPS. 

Oleh karena itu, kegiatan pembagian takjil ini kami lakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap para pengemudi truk yang melakukan kegiatan operasional di terminal, terutama saat menjelang waktu berbuka puasa" ujar Erika.

Lebih lanjut, Erika juga menyampaikan "Pembagian takjil ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pekerja TPS dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta mendukung penguatan service mindset atau jiwa melayani yang lebih baik kepada customer kami," tambahnya.

Para pengemudi truk eksternal merupakan salah satu dari empat kelompok customer utama TPS, selain perusahaan pelayaran (shipping lines), perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL)/forwarder dan pemilik barang (cargo owner). TPS tercatat memiliki data 572 perusahaan trucking yang terdaftar sebagai customer. 

Setiap harinya, sekitar 3.000 truk keluar masuk TPS, terdiri dari 1.600 truk yang membawa peti kemas impor (delivery) dan 1.400 truk yang membawa peti kemas ekspor (receiving). Oleh karena itu, layanan TPS kepada kepada para pengemudi truk pengangkut peti kemas ini merupakan salah satu fokus layanan prima oleh TPS.

(Redaksi MBN.Com/Corcom TPS).

Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Salurkan 3.350 Paket Sembako bagi Pekerja dan Masyarakat Sekitar Pelabuhan

 

 

JAKARTA (Media Bisnis Nasional.com) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok menyalurkan 3.350 paket sembako kepada pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah operasional pelabuhan melalui Program Pelindo Berbagi Ramadhan 2026, Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

Bantuan yang diberikan berupa paket kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, gula, minyak goreng, dan mie instan. Paket tersebut disalurkan kepada sejumlah kelompok masyarakat yang beraktivitas di kawasan pelabuhan, antara lain TKBM Karya Sejahtera, KB-SI Perjuangan, Persatuan Sopir Trailer Tanjung Priok (PSTTP), Gerakan Utara Bersatu, petugas kebersihan, petugas keamanan, komunitas ojek dan pedagang kaki lima, serta masyarakat dari Kelurahan Tanjung Priok dan Kelurahan Warakas.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional pelabuhan.

“Momentum Ramadhan menjadi kesempatan bagi kami untuk berbagi dan mempererat kebersamaan dengan para pekerja serta masyarakat di sekitar pelabuhan. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat serta membantu meringankan kebutuhan masyarakat,” ujar Yandri.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan tidak hanya sebagai pusat aktivitas logistik nasional, tetapi juga harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

“Pelindo berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Melalui program sosial seperti ini, kami berharap hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat dapat terus terjaga,” tambahnya.

Program Pelindo Berbagi Ramadhan ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial serta dukungan masyarakat terhadap keberadaan pelabuhan, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem pelabuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

(Redaksi MBN.Com/Humas Pelindo Regional 2 Tanjung Priok).