Pelabuhan Tanjung Priok Turut Lakukan Koordinasi Terhadap Antrean Kendaraan Kontener Menuju Depo-depo di Kawasan KBN

 

TANJUNG PRIOK (Media Bisnis Nasional.com)  – Kamis kemarin, 8 Januari 2026, kemarin sempat terjadi kemacetan panjang di Jalan Raya Cakung Cilincing hingga ke Jalan Raya Cilincing arah Timur. Kemacetan tersebut terjadi sehubungan meningkatnya antrean kendaraan menuju depo-depo di kawasan KBN arah Cakung, saat ini terjadi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

Namun demikian, arus lalu lintas di dalam area pelabuhan tetap terpantau lancar dan terkendali.

Pelabuhan Tanjung Priok atau Pelindo Regional 2 Tanjung Priok terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif dengan para petugas guna menjaga kelancaran arus kendaraan.

“Kami mengimbau pengguna jasa dan pengendara untuk tetap mengutamakan keselamatan, mengikuti arahan petugas, serta memperhatikan informasi lalu lintas terkini. Pelayanan pelabuhan berjalan optimal, logistik nasional tetap bergerak”.

(Redaksi MBN.Com).

Pelabuhan Tanjung Priok Sinergi dengan Dishub DKI Evakuasi Mobile Crane yang Mogok

TANJUNG PRIOK (Media Bisnis Nasional.com) - HSSE PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok bersinergi dengan Dinas Perhubungan Jakarta Utara melakukan evakuasi cepat terhadap mobile crane (sky lift) yang mengalami mogok saat pekerjaan perbaikan layar monitor di pintu keluar Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok.

Insiden yang terjadi pada pukul 16.20 WIB tersebut berpotensi menghambat arus lalu lintas dan menimbulkan risiko keselamatan. Berkat respons cepat dan koordinasi yang solid, evakuasi berhasil dilakukan segera sehingga kondisi lalu lintas tetap kondusif dan lancar.
Keselamatan dan kelancaran operasional adalah prioritas kami. 

(Redaksi MBN.Com).

Pendampingan Bea Cukai Bantu UMKM Kelor Raja Ampat Menjangkau Pasar Global*

 *Media Bisnis Nasional* , Raja Ampat, 08-01-2026 – Daun kelor (Moringa oleifera) yang dikenal sebagai superfood bernilai gizi tinggi kini menjadi sumber penghidupan baru bagi masyarakat Pulau Mansuar, Kabupaten Raja Ampat. Melalui PT Satu Suku Pertanian (SSP), komoditas lokal ini berhasil menembus pasar Amerika Serikat dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Bea Cukai Sorong.

PT SSP diprakarsai Michael Jon Wild Jr. atau Mike, seorang misionaris yang selama puluhan tahun melayani masyarakat pedalaman Papua. Usai masa pelayanannya, Mike tetap berkomitmen membantu masyarakat berekonomi lemah dengan mendorong kemandirian melalui usaha pertanian kelor yang mudah ditanam dan bernilai jual tinggi.

Manajer Operasional PT SSP, Fifi, menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sumbeba menyediakan sekitar 25 hektar lahan untuk pengembangan kelor, meski tahap awal baru dimanfaatkan empat hektar. “Satu hektar bisa ditanami sekitar 10.000 pohon. Daun kelor dapat dipanen setelah berumur enam bulan dan hanya daunnya saja yang dipanen,” jelasnya.

Dalam sebulan, PT SSP mampu menghasilkan 200-400 kilogram daun kelor kering, tergantung cuaca karena proses pengeringan masih mengandalkan oven matahari. Sistem usaha yang diterapkan berbasis kerja sama dengan warga lokal melalui bagi hasil lahan, penyerapan tenaga kerja, serta pemberian gaji dan fasilitas dasar. “Bertani kelor membantu ekonomi warga, bahkan saat ini ada beberapa kampung yang sudah meminta kami untuk bekerja sama,” ungkap Fifi.

Upaya tersebut membuahkan hasil dengan terlaksananya ekspor perdana 593 kilogram serbuk kelor ke Amerika Serikat pada Mei 2024. Meski ekspor masih dilakukan melalui Jakarta dan pihak ketiga karena keterbatasan sertifikasi dan biaya logistik dari Sorong, PT SSP optimistis dapat mengekspor secara mandiri dari daerah asal ke depannya.

Dalam proses tersebut, peran pendampingan Bea Cukai Sorong dirasakan signifikan. “Bea Cukai sangat membantu kami terutama terkait ekspor. Bea Cukai membantu mengurus dokumen-dokumen yang kami butuhkan untuk ekspor. Sejauh ini, instansi pemerintah satu-satunya yang turun langsung ke lokasi perkebunan kami hanya Bea Cukai,” tutur Fifi.

Kepala Kantor Bea Cukai Sorong, Iwan Kurniawan, menyatakan pihaknya aktif mendampingi PT SSP sejak Februari 2023. Pendampingan meliputi penjelasan ketentuan ekspor, perizinan, strategi logistik, hingga peningkatan mutu produk. “Produk daun kelor memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak diminati pasar luar negeri,” ujarnya.

Iwan juga menegaskan Bea Cukai Sorong siap mendukung UMKM berorientasi ekspor agar mampu meningkatkan daya saing dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Pendampingan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi UMKM lain di Papua Barat Daya untuk melangkah ke pasar global.

 *Sonny H. Sayangbati*

Rapat Pleno Awal Tahun, Komisi Percepatan Reformasi Polri Konsolidasikan Hasil Aspirasi Masyarakat*

 

 *Media Bisnis Nasional,* Jakarta 8 Januari 2026 - Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat pleno pertama di tahun 2026 pada hari ini, Rabu (7/1/2026) di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara. 

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang hadir diantaranya adalah Jimly Asshidiqie selaku ketua, serta anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yakni Supratman Andi Agtas, Mohammad Mahfud Mahmodin, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Listyo Sigit Prabowo, Idham Azis, Badrodin Haiti, dan Ahmad Dofiri.

Rapat ini dilaksanakan sebagai forum evaluasi dan konsolidasi atas hasil penyerapan aspirasi yang telah dilakukan sepanjang akhir tahun 2025 sejak dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara RI (KPRP) pada tanggal 7 November 2025.

Rapat yang dihadiri oleh sembilan anggota komisi ini membahas masukan dari lebih 100 kelompok masyarakat, hasil penyerapan aspirasi publik di Jakarta dan kunjungan ke berbagai daerah, serta masukan tertulis yang diterima melalui hotline KPRP (email dan whatsapp).

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah melakukan sesi penyerapan aspirasi publik sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali baik di Jakarta, maupun di berbagai daerah, diantaranya di Banda Aceh, Medan, Ambon, Balikpapan, Makassar, Palu, Denpasar, dan Yogyakarta

Dalam keterangannya setelah rapat pleno, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyampaikan pernyataannya, “Kami mengevaluasi hasil masukan lebih dari 100 kelompok masyarakat dan juga hasil kunjungan ke daerah-daerah serta masukan-masukan tertulis dari banyak sekali kalangan,” jelas Jimly.

Lebih lanjut, Jimly menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan dipetakan secara menyeluruh, “Alhamdulillah kami telah sepakat untuk menentukan pilihan-pilihan kebijakan, baik yang dapat langsung ditindaklanjuti oleh Kapolri maupun yang akan kami siapkan sebagai rekomendasi kebijakan untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” ucap Jimly.

Pada kesempatan tersebut, Jimly pun menjelaskan bahwa terdapat kebijakan yang implikasinya memerlukan perubahan peraturan, seperti pembentukan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Instruksi Presiden, dan ada pula yang cukup ditindaklanjuti melalui kebijakan internal Polri.

Pembahasan lanjutan terhadap isu-isu strategis tersebut direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap mulai pekan depan, guna memastikan setiap rumusan kebijakan disusun secara cermat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hari ini kami baru membahas metode perumusan kesimpulan dan keputusan. Mulai minggu depan, pembahasan substansi akan dilanjutkan satu per satu sesuai isu yang telah dipetakan,” jelas Jimly.

 *Sonny H. Sayangbati*

Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Sejumlah Petani dan Tokoh Pertanian*

 

 *Media Bisnis Nasional* , Jakarta 8 Januari 2026 - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh dan pelaku di bidang pertanian dan pangan dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 yang digelar di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 7 Januari 2026. Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan keberhasilan swasembada pangan nasional tahun 2025.

Acara penganugerahan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dan 2/TK/Tahun 2026, oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. Selanjutnya, Presiden Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian mereka dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Selain itu, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Heri Sunarto, petani pada Kelompok Tani Ngudi Luhur, Kabupaten Sukoharjo, yang mewakili 4 penerima lainnya.

Adapun Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya diberikan kepada lima penerima, dengan dua penerima yang hadir mewakili yaitu Bobby Irfan Effendi, Penyuluh Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta Winarto, petani pada Kelompok Tani Sri Sedhono, Kabupaten Ngawi.

Dalam rangkaian acara yang sama, Presiden Prabowo turut menganugerahkan Satyalancana Wira Karya kepada 102 penerima yang dinilai berjasa besar dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan pangan. Para perwakilan penerima penghargaan yang hadir dalam acara tersebut, diantaranya:

 1.⁠ ⁠Letnan Jenderal TNI Mohammad Naudi Nurdika (Dankodiklat TNI);

 2.⁠ ⁠Setyo Wahono, Bupati Bojonegoro;

 3.⁠ ⁠Aep Syaepuloh, Bupati Karawang;

 4.⁠ ⁠AKBP Toni Kasmiri, Kapolres Lampung Selatan;

 5.⁠ ⁠AKBP Yugi Bayu Hendarto, Kapolres Garut;

 6.⁠ ⁠Letkol Kav. Andhi Ardana Valeriandra Putra, Wakil Asisten Teritorial Kodam XVIII/Kasuari;

 7.⁠ ⁠Letkol Czi. Dili Eko Setyawan, Dandim Merauke

 8.⁠ ⁠Don Muzakir, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia;

 9.⁠ ⁠Mugi Raharjo, Penyuluh Pertanian Kabupaten Bojonegoro;

10.⁠ ⁠Aseng, Petani Poktan Ciraden, Kabupaten Cianjur;

11.⁠ ⁠Nurul Hadi, Petani Poktan Sri Ki Lamaran, Kabupaten Indramayu.

Penganugerahan tanda kehormatan ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, mulai dari pengambil kebijakan hingga petani dan penyuluh di lapangan, yang telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui momentum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa dan menjadi fondasi penting bagi ketahanan nasional, kedaulatan negara, serta kesejahteraan rakyat Indonesia

 *Sonny H. Sayangbati*

Swasembada Pangan 2025: Tonggak Sejarah Kemandirian Pangan Indonesia*

 

 *Media Bisnis Nasional,* Kerawang 8 Januari 2026 - Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru dalam pembangunan nasional melalui capaian swasembada pangan tahun 2025. Capaian ini berhasil diraih lebih cepat dari target nasional, yakni hanya dalam waktu satu tahun dari target empat tahun yang telah ditetapkan pemerintah.

Momentum bersejarah tersebut ditandai melalui Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 7 Januari 2026, yang menjadi penanda keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa. Menurut Presiden, negara tidak dapat disebut benar-benar merdeka apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada negara lain.

“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain,” tegas Presiden.

Capaian swasembada pangan 2025 tercermin dari sejumlah indikator utama yang menunjukkan penguatan signifikan di sektor pertanian nasional. Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan tahun 2024. Kenaikan produksi tersebut menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang tahun 2025.

Selain itu, stok beras Perum Bulog pada akhir 2025 tercatat mencapai 3,24 juta ton, dan sempat menyentuh puncaknya sebesar 4,2 juta ton yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan nasional. Kondisi ini memperkuat cadangan pangan pemerintah sekaligus memberikan ruang kebijakan yang lebih stabil dalam menjaga harga dan pasokan di dalam negeri.

Keberhasilan swasembada pangan juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2025 mencapai 125,35, tertinggi dalam 25 tahun terakhir, menandakan peningkatan daya beli dan pendapatan petani secara signifikan.

Di sisi perdagangan, sektor pertanian nasional menunjukkan kinerja ekspor yang kuat. Nilai ekspor pertanian pada periode Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,7 triliun, meningkat 33,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menegaskan bahwa pertanian Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga semakin kompetitif di pasar global.

Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan 2025 bukanlah titik akhir, melainkan fondasi bagi penguatan kemandirian nasional yang berkelanjutan. Ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi produksi, memperluas swasembada ke komoditas strategis lainnya, serta memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara merata oleh petani, nelayan, dan masyarakat luas.

 *Sonny H. Sayangbati*

Apa itu Definisi Industri ?

 

JAKARTA (Media Bisnis Nasional) -  Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang atau jasa bernilai lebih tinggi menggunakan peralatan dan mesin, mencakup proses produksi, perekayasaan, hingga penyediaan layanan, dan dikelompokkan menjadi sektor seperti manufaktur, jasa, energi, dan kreatif, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

 

Definisi dan Konsep Utama

Industri adalah : Proses Pengolahan: Mengubah bahan baku (seperti pertanian, pertambangan) menjadi produk yang lebih bernilai (misalnya makanan olahan, tekstil, logam).

Industri juga dimakanai sebagai Produk Ganda: Tidak hanya barang, tapi juga jasa (misalnya perhotelan, kesehatan, transportasi).

Industri juga terkait dengan Peningkatan Nilai: Meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomi dari bahan mentah.

Infdustri pada Skala Besar: Seringkali melibatkan produksi dalam jumlah besar dengan efisiensi, meskipun ada juga skala kecil (industri rumah tangga). 

 

 

Jenis-jenis Industri

·         Industri Primer (Ekstraktif): Mengambil bahan mentah dari alam, seperti pertambangan, perikanan, kehutanan.

·         Industri Sekunder (Manufaktur/Pengolahan): Mengolah hasil industri primer menjadi barang jadi, seperti pabrik tekstil, otomotif, elektronik.

·         Industri Tersier (Jasa): Menyediakan layanan, seperti perbankan, pariwisata, pendidikan, kesehatan.

·         Industri Kuarterner: Terkait informasi dan teknologi, seperti riset, pengembangan perangkat lunak. 

 

 

Contoh Sektor Industri

·         Manufaktur: Gula, kertas, elektronik, otomotif.

·         Energi: Pembangkit listrik, minyak dan gas, energi terbarukan.

·         Kimia: Pupuk, pestisida, obat-obatan.

·         Jasa: Perhotelan, hiburan, pariwisata. 

Secara sederhana, industri adalah mesin di balik penciptaan barang dan jasa yang kita gunakan sehari-hari, dari bahan mentah hingga produk akhir yang kompleks.

 

 

(Redaksi MBN.Com).  

Otomotif Indonesia, sebuah Pemahaman

JAKARTA (Media Bisnis Nasional.Com) - Otomotif adalah bidang ilmu, industri, dan aktivitas yang berkaitan dengan kendaraan bermotor (mobil, motor, truk) yang bergerak secara mandiri menggunakan mesin, mencakup perancangan, pembuatan, pengembangan, produksi, perawatan, hingga pemasarannya. Kata ini berasal dari kata Yunani "autos" (sendiri) dan Latin "motus" (gerak), sehingga secara harfiah berarti "bergerak dengan sendirinya". Otomotif meliputi berbagai aspek, mulai dari teknik mesin, kelistrikan, sasis, hingga manajemen industri otomotif.

Arti dan Asal Kata: Oto (Yunani): Berarti "sendiri".

Motif/Motus (Latin): Berarti "gerak" atau "alasan".

Kesimpulan: Sesuatu yang dapat bergerak dengan tenaganya sendiri (mesin).

 

Cakupan Otomotif

Teknik Otomotif: Ilmu yang mempelajari sistem kendaraan bermotor, seperti mesin, kelistrikan, dan sasis.

Industri Otomotif: Proses pembuatan, pengembangan, produksi, penjualan, dan perawatan kendaraan bermotor.

Komponen: Meliputi semua bagian kendaraan (mesin, ban, sistem kelistrikan, dll.).

Aktivitas: Perawatan, perbaikan, modifikasi, hingga balap.

 

Contoh Bidang Keahlian

Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan

Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga

Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan

 

Industri Terkait

Manufaktur kendaraan (pabrik mobil/motor)

Bengkel resmi dan umum

Penyedia suku cadang

Pemasaran dan penjualan kendaraan

 

(Redaksi MBN.Com).  

Neraca Perdagangan Indonesia November 2025 Kembali Catat Surplus, Didorong Surplus pada Perdagangan Nonmigas

 

Media Bisnis Nasional, Jakarta 8 Januari 2026 -  Pada November 2025, kinerja impor Indonesia tercatat sebesar USD 19,86 miliar. Nilai ini turun 9,09 persen dibanding Oktober 2025 (MoM). Nilai impor November 2025 terdiri atas sektor nonmigas sebesar USD 17,00 miliar dan migas sebesar USD 2,86 miliar.

“Secara kumulatif, impor Indonesia pada Januari–November 2025 mencapai USD 218,02 miliar atau tumbuh 2,03 persen (CtC). Peningkatan ini disebabkan oleh impor nonmigas yang naik 4,37 persen menjadi USD 188,61 miliar dibanding Januari–November 2024 yang sebesar USD 180,71 miliar,” ujar Mendag Busan.

Beberapa komoditas impor nonmigas dengan peningkatan tertinggi, antara lain, garam, belerang, batu, dan semen (HS 25) sebesar 70,89 persen; kakao dan olahannya (HS 18) 54,53 persen; serta berbagai produk kimia (HS 38) 36,12 persen (CtC).

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia pada Januari–November 2025 didominasi Tiongkok, Jepang, dan AS dengan kontribusi gabungan mencapai 52,87 persen terhadap total impor nonmigas. Sementara itu, negara asal impor dengan kenaikan tertinggi dibanding Januari–November 2024 adalah Meksiko dengan 234,22 persen, Uni Emirat Arab 74,86 persen, dan Spanyol 38,32 persen (CtC).

Selain itu, struktur impor Januari–November 2025 masih didominasi bahan baku atau penolong dengan pangsa 70,27 persen, diikuti barang modal 20,55 persen dan barang konsumsi 9,18 persen. Dibanding Januari–November 2024, impor barang modal naik 18,54 persen, sementara impor barang konsumsi turun 2,02 persen, dan bahan baku atau penolong turun 1,46 persen.

“Kenaikan impor barang modal yang mencapai 18,54 persen turut disebabkan naiknya impor central processing unit (CPU), ponsel pintar, mobil listrik (selain completely knocked down/CKD), dan base station,” ujar Mendag Busan.

Selanjutnya, impor produk bahan baku atau penolong dengan penurunan terdalam pada Januari–November 2025, yaitu bahan bakar minyak, gula tebu, kacang kedelai, bungkil untuk pakan ternak, dan polipropilena. Di sisi lain, impor barang konsumsi turun terutama untuk mesin pengatur suhu udara, bawang putih, mobil listrik (CKD), non-dairy creamer, dan obat-obatan.

(Sonny H. Sayangbati).

 

Pemerintah Kenakan BMTP Terhadap Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas

Media Bisnis Nasional, Jakarta, 8 Januari 2026 Jakarta – Pemerintah RI menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk kain tenunan dari kapas dan telah diundangkan pada 31 Desember 2025. 

Peraturan ini mencakup 16 nomor  Harmonized System (HS) 8-digit yaitu 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 yang berlaku mulai 10 Januari 2026.

“Hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan, industri dalam negeri yang memproduksi kain tenunan dari kapas mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor produk sejenis. 

Dengan demikian, dibutuhkan perlindungan melalui pengenaan BMTP selama tiga tahun yang terhitung mulai 10 Januari 2026–9 Januari 2029,” jelas Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan adanya kerugian yang ditunjukkan dari sejumlah indikator, seperti terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan terjadi kerugian finansial.

Besaran BMTP untuk masing-masing nomor HS pada periode tahun pertama (10 Januari 2026–9 Januari 2027) yaitu sebesar Rp3.000–3.300/meter; tahun kedua (10 Januari 2027–9 Januari 2028) sebesar Rp2.800–3.100/meter; dan tahun ketiga (10 Januari 2028–9 Januari 2029), sebesar Rp2.600–2.900/meter.

Sementara itu, Ketua Komite Regulasi API Andrew Purnama menilai bahwa penetapan BMTP atas impor kain tenunan dari kapas oleh Kementerian Perdagangan merupakan langkah kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan pasar dan memberikan ruang penyesuaian bagi industri tekstil nasional. Kebijakan tersebut mencerminkan respons pemerintah terhadap peningkatan tekanan impor yang berpotensi mengganggu kinerja industri domestik. API juga mendorong evaluasi kebijakan secara periodik berbasis data perdagangan dan dinamika pasar.

BMTP merupakan pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

“Tujuan pengenaan BMTP yaitu agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan,” pungkas Julia.

(Sonny H. Sayangbati).