Antisipasi Ancaman Siber di Sektor Maritim, Kemenhub Perkuat Kesiapsiagaan Personel Kapal dan Pelabuhan

BATAM (Mediabisnisnasional.com)  – Di tengah pesatnya transformasi digital sektor maritim, ancaman siber kini menjadi salah satu risiko baru yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, operasional pelabuhan, hingga kelancaran rantai logistik nasional. 

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman keamanan siber dalam pengoperasian kapal dan fasilitas pelabuhan.

Sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman tersebut, Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Asosiasi RSO Indonesia (ARSOINDO) menyelenggarakan Training Penanganan Risiko Serangan Siber terhadap Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di Batam pada 30–31 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Plt. Direktur KPLP, Triono, menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam operasional kapal maupun pelabuhan. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat risiko serangan siber yang perlu diantisipasi secara serius.

“Serangan siber dapat berdampak serius terhadap operasional kapal dan aspek keselamatan pelayaran, mulai dari gangguan layanan, kebocoran data, hingga potensi ancaman terhadap keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan secara keseluruhan,” ujar Triono.

Menurutnya, gangguan siber pada sistem kapal maupun pelabuhan tidak lagi sekadar persoalan teknologi informasi, melainkan dapat berdampak langsung terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh personel yang terlibat dalam operasional maritim.

“Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab unit teknologi informasi. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keamanan sistem, data, dan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tegasnya.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran personel kapal dan fasilitas pelabuhan terhadap berbagai bentuk ancaman siber, sekaligus memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan merespons insiden keamanan siber secara tepat dan efektif.

Melalui kegiatan ini, Ditjen Perhubungan Laut berharap tercipta budaya kewaspadaan siber yang semakin kuat di lingkungan maritim nasional sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayaran yang selamat, aman, dan berkelanjutan.

“Saya berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi ancaman siber, memahami langkah pencegahannya, serta mengimplementasikannya secara nyata di lingkungan kerja masing-masing,” pungkas Triono.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Keamanan Siber dan Sandi TIK, Media, dan Transportasi BSSN, Nur Achmadi Salmawan, Ketua Asosiasi RSO Indonesia (ARSOINDO), perwakilan KSOP Khusus Batam, serta menghadirkan narasumber dari Direktorat KPLP dan BSSN.

(Redaksi MBN.Com/PF/ETJ/HJ).

Penguatan Substansi Keamanan Maritim, Temu Teknis RSO 2026 Fokus Evaluasi ISPS Code dan Mitigasi Ancaman di Lapangan

BATAM (Mediabisnisnsional.com) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) menggelar Temu Teknis Recognized Security Organization (RSO) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat pengamanan kapal dan pelabuhan sesuai standar internasional International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

Plt. Direktur KPLP, Triono, menegaskan bahwa keamanan pelayaran adalah pilar utama untuk menjamin keselamatan dan kelancaran transportasi laut. Dalam hal ini, RSO memiliki peran strategis sebagai pihak yang membantu pemerintah mengamankan kapal dan fasilitas pelabuhan.

"Keamanan pelayaran merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin keselamatan, kelancaran, dan keberlanjutan kegiatan transportasi laut. Dalam pelaksanaannya, RSO memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh pemerintah di bidang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan," ujar Triono saat membuka acara Temu Teknis RSO yang digelar di Batam, Rabu (29/7).

Triono menjelaskan, agar kualitasnya sesuai standar ISPS Code, RSO bertugas menyusun penilaian keamanan atau Ship Security Assessment (SSA) dan Port Facility Security Assessment (PFSA), membantu penyusunan Ship Security Plan (SSP) dan Port Facility rencana pengamanan atau Security Plan (PFSP). 

Selain itu, RSO juga melaksanakan training IMO Model Course yang diwajibkan terhadap personel Fasilitas Pelabuhan,

Perwira Keamanan Perusahaan, Internal Auditor ISPS Code. 

Lebih lanjut Triono mengungkapkan, tujuan utama kegiatan ini adalah menyamakan persepsi, mengawasi kinerja RSO, menyampaikan regulasi baru, serta mengevaluasi efektivitas keamanan di lapangan.

“Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sistem keamanan maritim,” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, KPLP mendorong agar seluruh pihak dapat berdiskusi mencari solusi, menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan mendiskusikan perkembangan ancaman keamanan mutakhir di fasilitas pelabuhan maupun di atas kapal yang telah comply terhadap ISPS Code.

"Dengan komunikasi yang selaras, kita dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan keamanan maritim sesuai dengan ketentuan nasional serta implementasi ISPS Code,” tutup Triono.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat KPLP, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, narasumber dari Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Hubla, Ketua Asosiasi RSO Indonesia (ARSOINDO), serta para pimpinan dan praktisi RSO.

(Redaksi MBN.Com/SKY/ETJ/HJ).

Pelindo Regional 4 Bangun Kolaborasi Lewat Program Break The Silo

 

MAKASSAR (Mediabisnisnasioal.com) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 semakin memperkuat budaya kerja kolaboratif di lingkungan perusahaan melalui program Break The Silo (BTS), di mana salah satu rangkaian program tersebut diwujudkan dalam kegiatan Nonton Bareng (Nobar) yang diikuti pejabat struktural dan staf Pelindo Regional 4 yang berlangsung di Cinepolis Phinisi Point Mall, Makassar, Kamis malam (30/7/2026).

Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4, Rinto Saiful, mengatakan program Break The Silo merupakan salah satu upaya perusahaan membangun komunikasi yang lebih terbuka sekaligus mempererat hubungan antarkaryawan lintas fungsi. Menurutnya, suasana kebersamaan di luar lingkungan kerja dapat menjadi sarana efektif untuk menghilangkan sekat antardivisi dan memperkuat sinergi dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

“Melalui program Break The Silo, kami ingin menciptakan ruang interaksi yang lebih cair sehingga komunikasi dan kolaborasi antarkaryawan dapat terjalin semakin baik. Ketika hubungan antarpersonel semakin erat, koordinasi dalam pekerjaan juga akan menjadi lebih efektif,” ujar Rinto.

Dia menjelaskan, kegiatan Nobar bukan sekadar agenda rekreatif, melainkan bagian dari strategi perusahaan dalam membangun budaya organisasi yang sehat, inklusif, dan kolaboratif. Interaksi yang terbangun dalam suasana santai diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan serta meningkatkan semangat kerja di lingkungan Pelindo Regional 4.

Menurut Rinto, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga oleh kemampuan seluruh insan perusahaan untuk bekerja sama dan saling mendukung lintas unit kerja.

“Kolaborasi merupakan salah satu kunci dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis. Karena itu, kami terus mendorong terciptanya budaya kerja yang mengedepankan sinergi, saling menghargai, dan semangat kebersamaan di seluruh lini organisasi,” katanya.

Program Break The Silo akan terus dihadirkan melalui berbagai kegiatan yang mendorong interaksi positif antarkaryawan. Dengan demikian, Pelindo Regional 4 berharap dapat membangun lingkungan kerja yang semakin solid, adaptif, dan mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

(Redaksi MBN.Com). 

Ekspor Ilegal 3,4 Ton Merkuri Cair Senilai Rp 17,5 Miliar di Pelabuhan Tanjung Perak berhasil digagalkan

SURABAYA (Mediabisnisnasional.com) - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur I bersama Bea Cukai Tanjung Perak dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggagalkan upaya ekspor ilegal sekitar 3,4 ton merkuri cair dengan estimasi nilai barang mencapai ±Rp17,5 miliar tujuan Burkina Faso, Afrika Barat. Penindakan terjadi pada Jumat, 24 Juli 2026 di PT Terminal Petikemas Surabaya, yang merupakan hasil analisis intelijen dan pemeriksaan fisik terhadap satu kontainer ekspor yang diberitahukan sebagai keramik.

Merkuri merupakan logam berat yang umum digunakan dalam proses amalgamasi pada pertambangan emas skala kecil. Meskipun metode tersebut relatif murah dan sederhana, penggunaan merkuri memiliki dampak yang sangat berbahaya karena bersifat toksik, dapat mencemari lingkungan, serta menimbulkan gangguan kesehatan serius akibat paparan jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, perdagangan merkuri secara internasional dikendalikan melalui Konvensi Minamata tentang Merkuri yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, Rusman Hadi, mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil optimalisasi fungsi intelijen, analisis risiko, serta sinergi yang kuat dengan Polri dalam mengawasi lalu lintas barang ekspor.

"Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai bersama Polri dalam mencegah penyelundupan komoditas berisiko tinggi. Pengawasan yang kami lakukan tidak hanya bertujuan melindungi penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak peredaran merkuri yang tidak terkendali," ujar Rusman.

Penindakan dilakukan oleh Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I bersama Tim Seksi P2 Bea Cukai Tanjung Perak pada Jumat (24/07) sekitar pukul 14.00-17.00 WIB di PT Terminal Petikemas Surabaya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas hasil intelijen terhadap satu kontainer berukuran 20 feet yang dinilai berisiko tinggi.

Saat dilakukan pemeriksaan fisik yang turut disaksikan oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) selaku kuasa eksportir, petugas menemukan ketidaksesuaian antara dokumen ekspor dengan isi kontainer. Dokumen ekspor menyatakan muatan berupa 900 karton keramik dengan berat 11.000 kilogram. Namun, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan:

·         826 karton keramik, atau terdapat selisih kurang sebanyak 74 karton dari yang diberitahukan dalam dokumen ekspor; dan

·         251 botol plastik dan 71 jeriken berisi cairan berisi cairan berwarna perak (silver) yang disembunyikan di dalam palet keramik dan dilapisi aluminium foil.

Untuk memastikan jenis cairan tersebut, petugas mengambil sampel dan melakukan pengujian di Balai Laboratorium Bea Cukai Surabaya. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, cairan tersebut dipastikan merupakan merkuri. Atas temuan tersebut, petugas segera melakukan penegahan dan penyegelan terhadap barang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Barang yang berhasil diamankan meliputi:

·         826 karton keramik;

·         251 botol plastik (kemasan 600 mililiter) dengan berat kotor sekitar 2.008 kilogram; dan

·         71 jeriken (kemasan 2 liter) dengan berat kotor sekitar 1.420 kilogram.

Total merkuri cair yang berhasil diamankan mencapai sekitar 3.428 kilogram dengan estimasi nilai barang sebesar ±Rp17,5 miliar.

Terkait penindakan ini, Kepala Bea Cukai Tanjung Perak, Agus Cahyono, juga menjelaskan bahwa pelaku menggunakan modus concealment, yaitu menyembunyikan merkuri cair di dalam botol plastik dan jeriken yang ditempatkan di sela-sela palet keramik, kemudian melapisinya dengan aluminium foil agar tidak mudah terdeteksi oleh mesin pemindai.

“Berdasarkan dokumen ekspor, merkuri tersebut diketahui akan dikirim ke Burkina Faso, salah satu negara penghasil emas di Afrika yang sektor pertambangannya menjadi penyumbang utama nilai ekspor nasional. Diduga, merkuri tersebut akan digunakan sebagai bahan pendukung aktivitas pertambangan emas,” sambungnya.

Terhadap perkara tersebut, eksportir beserta pihak-pihak terkait diduga melanggar:

·         Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; dan

·         Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury beserta ketentuan terkait pengendalian perdagangan merkuri.

 

Keberhasilan pengungkapan ini merupakan bukti nyata sinergi Bea Cukai dan Polri dalam melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta menegakkan hukum di bidang kepabeanan. Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang lintas negara guna mencegah penyelundupan komoditas berisiko tinggi dan mendukung komitmen Indonesia dalam pengendalian peredaran merkuri sesuai Konvensi Minamata.

(Redaksi MBN.Com).

Pelindo Regional 4 Perkuat Pembinaan Spiritual Pekerja

MAKASSAR (Mediabisnisnasional.com) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh melalui pembinaan karakter dan spiritual, salah satunya diwujudkan lewat Program “Pelindo Regional 4 Mengaji” yang mulai dilaksanakan sebagai agenda rutin mingguan bagi para pekerja di lingkungan Pelindo Regional 4.

Program yang digagas oleh Divisi Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4 tersebut akan diselenggarakan secara rutin setiap hari Kamis bekerja sama dengan Yayasan Griya Al Qur'an Surabaya. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pekerja untuk meningkatkan pemahaman Al-Qur'an sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual yang diharapkan dapat tercermin dalam etos kerja, integritas, dan budaya perusahaan.

Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4, Rinto Saiful, mengatakan bahwa pembinaan kerohanian merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dari sisi kompetensi, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang baik.

“Melalui Program Pelindo Regional 4 Mengaji, kami ingin menghadirkan ruang bagi para pekerja untuk terus meningkatkan kualitas spiritual di tengah aktivitas pekerjaan. Kami meyakini bahwa keseimbangan antara kompetensi profesional dan nilai-nilai keagamaan akan melahirkan insan Pelindo yang berintegritas, beretika, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa,” ujar Rinto.

Menurutnya, kolaborasi dengan Yayasan Griya Al Qur'an Surabaya diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran Al-Qur'an yang sistematis, mudah dipahami, dan dapat diikuti oleh seluruh pekerja secara berkelanjutan.

Selain menjadi sarana meningkatkan kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi antarkaryawan serta membangun lingkungan kerja yang harmonis, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan berlandaskan nilai-nilai moral.

Rinto menambahkan bahwa Pelindo Regional 4 berkomitmen menghadirkan berbagai program pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan budaya kerja yang positif. Melalui pembinaan spiritual yang dilakukan secara konsisten, perusahaan berharap dapat menciptakan insan Pelindo yang profesional, berintegritas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat.

(Redaksi MBN.Com).

Pelindo Regional 4 Gandeng Stakeholder & Pengguna Jasa, Perkuat Budaya Antipenyuapan di Pelabuhan Makassar

MAKASSAR (Mediabisnisnasional.com) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 memperkuat komitmen membangun tata kelola kepelabuhanan yang bersih dan berintegritas melalui Sosialisasi Anti Penyuapan dan Anti Fraud di Lingkungan Pelabuhan bertema “Membangun Budaya Integritas untuk Mewujudkan Pelayanan Kepelabuhanan yang Bersih, Transparan, dan Bebas dari Penyuapan serta Fraud”. 

Kegiatan yang berlangsung di Lantai 7 Gedung Kantor Pelindo Regional 4, Makassar, Rabu (29/7) ini menghadirkan seluruh stakeholder dan pengguna jasa Pelabuhan Makassar sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam mencegah praktik penyuapan dan fraud di sektor kepelabuhanan.

Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4, Rinto Saiful, mengatakan bahwa keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya bergantung pada komitmen internal perusahaan, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem pelayanan kepelabuhanan.

“Pelabuhan merupakan simpul penting dalam rantai logistik nasional yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, membangun budaya integritas harus menjadi komitmen bersama. Melalui sosialisasi ini kami ingin memperkuat kesamaan pemahaman bahwa pelayanan yang profesional hanya dapat terwujud apabila seluruh proses bisnis dijalankan secara bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyuapan maupun fraud,” ujar Rinto.

Menurutnya, Pelindo Regional 4 secara konsisten menerapkan berbagai kebijakan penguatan tata kelola, pengendalian gratifikasi, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), serta peningkatan kesadaran seluruh insan perusahaan terhadap nilai-nilai integritas.

“Komitmen tersebut juga kami perluas kepada seluruh mitra kerja dan pengguna jasa agar budaya antikorupsi benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan pelabuhan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan kepelabuhanan akan semakin meningkat,” tambahnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Unhas, sebagai narasumber yang menyampaikan materi mengenai pencegahan tindak pidana penyuapan, potensi fraud dalam aktivitas bisnis, serta pentingnya membangun budaya integritas sebagai fondasi tata kelola organisasi yang baik.

Dalam paparannya, Aswin Anas menegaskan bahwa pencegahan penyuapan dan fraud harus dimulai dari komitmen individu yang kemudian diperkuat oleh sistem organisasi yang transparan dan akuntabel.

“Integritas bukan hanya menjadi kewajiban perusahaan, tetapi juga tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam proses pelayanan. Ketika seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai risiko hukum dan dampak penyuapan maupun fraud, maka budaya kepatuhan akan tumbuh secara alami dan menjadi benteng utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa kolaborasi antara operator pelabuhan, instansi pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pengguna jasa menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang bersih dan berdaya saing.

Melalui kegiatan tersebut, Pelindo Regional 4 berharap seluruh stakeholder dan pengguna jasa Pelabuhan Makassar semakin memahami pentingnya penerapan prinsip integritas dalam setiap aktivitas pelayanan serta bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik penyuapan dan fraud.

Sebagai bentuk penguatan komitmen bersama, kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Anti Penyuapan dan Anti Fraud oleh Pelindo Regional 4 bersama seluruh stakeholder dan pengguna jasa yang hadir. Penandatanganan tersebut menjadi simbol sinergi seluruh pihak dalam mendukung terciptanya pelayanan kepelabuhanan yang bersih, transparan, profesional, dan berintegritas.

(Red. MBN.Com). 

INTEGRATED AUTO SOLUTIONS MENDORONG PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN PADA KINERJA KEUANGAN IPCC SEMESTER I 2026

JAKARTA (Mediabisnisnasional.com) - PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IDX:IPCC), sebagai anak usaha PT Pelindo Multi Terminal dan satu-satunya operator terminal kendaraan dalam ekosistem kepelabuhanan terintegrasi Pelindo, mencatatkan kinerja keuangan yang mengalami penyesuaian akibat kondisi geopolitik nasional maupun global. Dalam Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2026 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IDX: IPCC) membukukan laba bersih sebesar Rp103,28 miliar hingga Semester I 2026. Capaian tersebut mengalami penyesuaian sebesar 9,28% secara year-on-year (yoy) atau sebesar Rp10,56 miliar. Meskipun demikian, Perseroan tetap mampu mempertahankan margin laba bersih pada level 24,98%, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan biaya, efisiensi operasional, serta kemampuan Perseroan dalam menjaga profitabilitas di tengah tantangan industri.

Penyesuaian kinerja tersebut tidak terlepas dari tantangan geopolitik global dan nasional yang turut mempengaruhi rantai pasok otomotif dunia, termasuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi dan biaya logistik internasional, serta perlambatan impor kendaraan secara nasional. Kondisi ini secara khusus berpengaruh pada kinerja Terminal Internasional IPCC di Jakarta, yang menjadi penopang utama perusahaan dengan kontribusi sekitar 87% terhadap pendapatan dan operasional secara konsolidasi. Meski demikian, manajemen memandang dinamika ini sebagai tantangan bersifat sementara yang tetap dapat dikelola melalui strategi mitigasi risiko dan penguatan efisiensi. “Kami tidak menutup mata bahwa situasi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah dan pelemahan impor otomotif nasional, turut memberi tekanan pada kinerja Terminal Internasional yang menjadi tulang punggung pendapatan IPCC. Namun kami meyakini ini adalah tantangan jangka pendek yang lumrah dihadapi industri logistik kendaraan global”, ujar Bagus Dwipoyono, Direktur Operasi dan Teknik merangkap Plt. Direktur Utama IPCC.

“Kami tetap optimis dan akan terus memperkuat mitigasi risiko, menjaga kinerja operasional yang solid melalui penguatan efisiensi dari setiap pergerakan operasional, optimalisasi kapasitas terminal, serta pengembangan layanan bernilai tambah dengan fundamental bisnis yang kuat melalui implementasi strategi Integrated Auto Solutions. Hal ini agar IPCC tetap menjadi mitra logistik kendaraan yang andal, berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa, pemegang saham serta perekonomian nasional”.

Wing Megantoro, Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko IPCC, menyampaikan berdasarkan posisi neraca keuangan hingga Semester I 2026, IPCC tetap berada dalam kondisi yang sehat dengan fundamental yang solid serta mempertahankan status sebagai debt free company. Hal ini tercermin dari total aset Perseroan yang tetap stabil sebesar Rp2,04 triliun, didukung oleh peningkatan aset lancar sebesar 4,01%, dari Rp1,171 triliun pada akhir Desember 2025 menjadi Rp1,218 triliun pada akhir Juni 2026. Kondisi tersebut mencerminkan likuiditas yang kuat dan kapasitas Perseroan dalam menjaga keberlanjutan operasional sekaligus mendukung pengembangan bisnis ke depan. Dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis, IPCC terus memperkuat disiplin pengelolaan biaya melalui program efisiensi yang terukur dan berkelanjutan, sehingga alokasi anggaran difokuskan pada aktivitas yang memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan operasional, peningkatan pendapatan berbasis inovasi bisnis serta berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Sekretaris Perusahaan IPCC, Endah Dwi Liesly, menegaskan komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). “Sebagai emiten yang mengedepankan prinsip GCG secara transparan dan akuntabel, kami menyampaikan capaian keuangan ini secara lugas dan tepat waktu, termasuk penyesuaian yang terjadi pada periode ini sebagai dampak dari dinamika ekonomi dan geopolitik global yang berada di luar kendali perusahaan”. Lebih lanjut Endah menambahkan pentingnya bagi IPCC untuk senantiasa menjaga fondasi keuangan yang sehat sehingga perusahaan dapat terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat luas, sejalan dengan semangat Danantara Indonesia yang menempatkan keberlanjutan dan kepentingan publik sebagai prioritas utama dalam memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholder Perusahaan. 

(Redaksi MBN.Com/Corcom IPCC). 

Arus Peti Kemas Pelindo Terminal Petikemas Capai 6,63 juta TEUs atau tumbuh 5,51 persen

 

 

SURABAYA (Mediabisnisnasional.com) - Arus peti kemas nasional terus menunjukkan tren positif pada semester I 2026. PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat throughput mencapai 6,63 juta TEUs atau tumbuh 5,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut didorong oleh ekspansi layanan pelayaran melalui pembukaan rute baru, penambahan kunjungan kapal (extra call), serta meningkatnya aktivitas perdagangan.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menyebut pertumbuhan terjadi baik pada peti kemas domestik maupun internasional. Arus peti kemas luar negeri mencapai 2,27 juta TEUs atau tumbuh 9,13%, sedangkan domestik mencapai 4,36 juta TEUs atau tumbuh 3,72%. Dari sisi perdagangan internasional, arus impor mencapai 1,11 juta TEUs (tumbuh 11,67%) dan ekspor mencapai 1,13 juta TEUs (tumbuh 6,70%). Angka ini menunjukkan aktivitas perdagangan Indonesia masih tumbuh positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas pelayaran, pembukaan layanan (service) baru, penambahan kunjungan kapal, direct call internasional di kawasan Indonesia Timur, hingga meningkatnya kebutuhan logistik untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN)," ungkap Widyaswendra, Senin (27/07).

Selain itu modernisasi terminal, peningkatan konektivitas antarpelabuhan, serta penguatan layanan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan daya saing logistik Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Maritim dan Pelabuhan DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Harry Sutanto, menilai pertumbuhan arus peti kemas menjadi salah satu indikator penting untuk membaca kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Meski ekspor mengalami penurunan dibandingkan impor, kondisi ini tetap berdampak positif karena sekitar 78 persen impor merupakan bahan baku dan mesin yang dibutuhkan industri manufaktur.

"Kalau impor naik, sekitar 78 persen diantaranya merupakan bahan baku dan mesin. Artinya prospek ekonomi, terutama sektor manufaktur, masih tumbuh," katanya saat dihubungi, Kamis (23/7/2026).

Peningkatan aktivitas perdagangan turut mendorong pembukaan layanan pelayaran dan penambahan kunjungan kapal di sejumlah pelabuhan. Salah satu yang mencatat pertumbuhan tinggi adalah Pelabuhan Panjang di Lampung dengan kenaikan arus peti kemas mencapai 17,4 persen. "Hampir semua pelabuhan menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun tidak sama besar. Di Sumatra misalnya, Pelabuhan Panjang tumbuh cukup tinggi. Pelabuhan-pelabuhan Pelindo sendiri mewakili sekitar 90 persen aktivitas perdagangan nasional," ujarnya.

Harry menilai perusahaan pelayaran masih berhati-hati dalam membuka rute baru. Pembukaan layanan dilakukan setelah mempertimbangkan ketersediaan muatan agar operasional tetap berkelanjutan.

"Perusahaan pelayaran sangat berhitung dalam membuka rute baru. Mereka harus memastikan muatannya tersedia dan berkelanjutan sebelum memutuskan membuka layanan secara rutin," katanya.

Harry juga mengingatkan sektor pelayaran internasional masih menghadapi tekanan akibat konflik geopolitik. Perubahan rute pelayaran menyebabkan biaya angkutan laut meningkat, terutama pada jalur Asia-Eropa yang mengalami kenaikan tarif freight sekitar 30–70 persen. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menjadi tantangan karena meningkatkan biaya impor.

Indikator Positif

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto, menilai pertumbuhan arus peti kemas pada Semester I 2026 menjadi indikator positif bagi perekonomian nasional.

"Pertumbuhan arus peti kemas nasional pada Semester I 2026 merupakan sinyal yang positif bagi ekonomi kita (Indonesia). Ini tentu sinyal (positif) bahwa pertumbuhan ekonomi dan arus barang di pelabuhan tetap terjaga, meski di tengah tekanan ekonomi global," kata Carmelita saat dihubungi, Kamis (23/7/2026).

Carmelita berharap tren tersebut dapat dipertahankan melalui penguatan ekosistem logistik nasional, mulai dari peningkatan efisiensi pelabuhan, konektivitas antardaerah, hingga kelancaran operasional pelayaran.

"Kita harap ini dapat terus terjaga dengan menjaga iklim usaha yang baik di dalam ekosistem logistik nasional, seperti efisiensi pelabuhan, peningkatan konektivitas nasional, kelancaran operasional pelayaran dan lainnya. Jadi pertumbuhan ini terus berkelanjutan," tandasnya.

Pakar logistik maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning, menilai kenaikan throughput peti kemas merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan.

“Urutannya dimulai dari pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika ekonomi tumbuh, interaksi perdagangan secara keseluruhan juga meningkat. Dari situ perdagangan melalui laut ikut bertumbuh, kemudian aktivitas ekonomi maritim yang mencakup logistik dan pelayaran juga meningkat, hingga akhirnya mendorong permintaan layanan terminal peti kemas,” terangnya saat dihubungi Rabu (22/7/2026).

Menurut Saut Gurning, dalam industri maritim terdapat konsep ships follow the trade, yakni aktivitas pelayaran berkembang mengikuti pertumbuhan perdagangan. “Dalam industri maritim ada istilah ships follow the trade. Jadi kapal dan aktivitas terminal peti kemas mengikuti pertumbuhan perdagangan. Perdagangan sendiri merupakan turunan dari pertumbuhan ekonomi. Itu urutannya,” jelasnya.

Ia menjelaskan berbagai penelitian empiris menunjukkan pertumbuhan throughput peti kemas memiliki efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi. Meski demikian, besarnya efek tersebut masih dipengaruhi kualitas sistem logistik nasional. Belum termasuk ketika terjadi hambatan lain, seperti keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarmoda, kemacetan distribusi, regulasi, hingga proses customs, immigration, and quarantine (CIQ).

Kualitas Layanan

Peningkatan daya saing perdagangan Indonesia sangat bergantung pada kualitas layanan terminal peti kemas. Kinerja layanan terminal peti kemas yang andal akan membuat biaya logistik melalui laut menjadi lebih efisien. Setelah biaya logistik turun, daya saing perdagangan meningkat, volume perdagangan bertambah, dan pada akhirnya pilihan pengguna jasa terhadap terminal tersebut juga akan semakin tinggi.

Sementara, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menjelaskan bahwa jalur peti kemas merupakan salah satu tulang punggung logistik, baik untuk distribusi domestik maupun kegiatan ekspor dan impor. Namun, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi, seperti ketidakseimbangan arus peti kemas antardaerah, keterbatasan kapasitas pelabuhan, hingga pendangkalan alur pelayaran yang dapat mengurangi efisiensi distribusi barang.

“Kalau alur pelayaran mengalami pendangkalan, kapal tidak bisa beroperasi secara optimal. Kapal akhirnya mengurangi muatan agar tetap aman berlayar, sehingga kapasitas angkut berkurang dan distribusi barang menjadi kurang efisien,” katanya saat dihubungi Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, pengerukan alur pelayaran, modernisasi fasilitas, serta investasi pada peralatan bongkar muat perlu terus dilakukan agar produktivitas terminal semakin meningkat. Investasi pada peralatan bongkar muat, modernisasi fasilitas, hingga peningkatan kapasitas pelabuhan perlu terus dilakukan agar produktivitas terminal semakin baik.

Ia juga mendorong percepatan pembangunan pelabuhan transhipment internasional agar Indonesia tidak bergantung pada pelabuhan negara lain. “Saat ini sebagian arus peti kemas internasional masih harus melalui pelabuhan di negara tetangga sebelum menuju tujuan akhir. Jika Indonesia memiliki pelabuhan transhipment yang kuat, efisiensi logistik akan meningkat dan nilai tambahnya dapat dinikmati di dalam negeri,” katanya.

(Redaksi MBN.Com /R. Pandji/Corcom PTP).

Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia atau CEO PT Danantara Indonesia, Apresiasi Hari Jadi BKI yang ke - 62 Tahun

JAKARTA (Mediabisnisnasional.com)  - Belum lama ini, segenap jajaran manajemen PT BKI Persero menguapkan terima kasih kepada Bapak Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia, atas video ucapan dan dukungan luar biasa dalam perayaan HUT ke-62 BKI.

Setiap masukan yang diberikan menjadi pengingat berharga bagi kami untuk terus bergerak maju. Semangat 'Forward Beyond Horizon' akan terus kami jadikan pijakan dalam melakukan transformasi berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran BKI sebagai pilar utama dalam membangun masa depan maritim Indonesia yang semakin tangguh.

https://www.instagram.com/p/DaUXHDesAky/

(R.Pandji/Redaksi MBN.Com). 

Muhammad Masyhud (Dirjen HUBLA) dan Achmad Muchtasyar (Dirut) PELINDO SIAPKAN IMPLEMENTASI E-PILOTAGE Pada PERAIRAN WAJIB PANDU

INDONESIA (Mediabisnisasional.com) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Persiapan Implementasi Pemanduan Elektronik (E-Pilotage) dan/atau Pemanduan Jarak Jauh (Remote Pilotage) pada Perairan Wajib Pandu yang dilakukan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal berdasarkan pelimpahan di lingkungan PT Pelindo (Persero), di Jakarta, Kamis (23/7).

Kerja sama ini menjadi langkah awal modernisasi layanan pemanduan kapal nasional sekaligus upaya memitigasi risiko kelelahan petugas pandu di perairan dengan jarak dan waktu tempuh yang panjang.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, mengatakan pemanduan kapal merupakan layanan kunci untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas kapal di perairan wajib pandu.

Selama ini, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, pemanduan wajib dilaksanakan secara fisik oleh petugas pandu di atas kapal.

"Pada sejumlah perairan wajib pandu dengan karakteristik jarak tempuh yang panjang dan waktu pemanduan yang lama, pelaksanaan pemanduan secara fisik (on board) semata dapat menimbulkan risiko kelelahan bagi personel pandu, yang pada gilirannya berpotensi memengaruhi keselamatan pelayaran itu sendiri," ujar Masyhud dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, Kementerian Perhubungan telah membuka ruang penyelenggaraan pemanduan secara elektronik melalui PM Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan. Skema hybrid yang mengombinasikan pemanduan fisik dan non-fisik juga dimungkinkan, sepanjang telah melalui kajian dan prosedur yang ditetapkan.

"Kesepahaman Bersama yang kita tandatangani hari ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud nyata komitmen bersama untuk memperkuat keselamatan pelayaran, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemanduan, sekaligus mendorong transformasi digital di sektor kepelabuhanan nasional," ungkap  Masyhud.

 

Empat Lokasi Uji Coba

Melalui Kesepahaman Bersama ini, Ditjen Perhubungan Laut dan Pelindo akan berkolaborasi  dalam empat ruang lingkup utama, yakni pelaksanaan kajian risiko dan kajian pendukung lainnya, evaluasi kesiapan infrastruktur dan teknologi beserta pelaksanaan uji coba (pilot project), penyusunan kerangka regulasi dan usulan pedoman penyelenggaraan e-pilotage, serta penyusunan modul pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pemanduan kapal.

Sebagai tahap awal, uji coba akan dilaksanakan di empat lokasi prioritas, yakni Tanjung Perak, Banjarmasin, Belawan, dan Samarinda, dengan kemungkinan perluasan ke perairan wajib pandu lainnya sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan di lapangan.

"Kajian risiko harus dilakukan secara mendalam, uji coba harus dievaluasi secara objektif, dan setiap tahapan implementasi e-pilotage maupun remote pilotage harus benar-benar siap dari sisi regulasi, infrastruktur, teknologi, maupun sumber daya manusia sebelum diterapkan secara konkret dan masif," tegas Masyhud.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pelindo, Achmad Muchtasyar, mengungkapkan e-pilotage merupakan inovasi yang dapat memperkuat layanan pemanduan saat ini, khususnya dalam menjawab tantangan operasional ke depan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Ia berharap kerja sama ini menjadi langkah awal yang baik dalam memperkuat sinergi antara Kementerian Perhubungan dan Pelindo dalam menghadirkan layanan e-pilotage sebagai bagian dari transformasi pelayanan pemanduan yang lebih modern dan adaptif.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, atas dukungan dan kesamaan visi sehingga implementasi e-pilotage ini dapat segera diwujudkan," tutup Achmad Muchtasyar.

(R. Pandji/Redaksi MBN.Com/AD/ETJ/HJ).

 

PERKUAT BUDAYA K3 MENUJU OPERASIONAL YANG ANDAL, SAFETY FORUM JADI MOMENTUM TPK TELUK LAMONG

 

SURABAYA (Mediabisnisnasional.com) – PT Terminal Teluk Lamong (TTL) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun budaya keselamatan kerja melalui penyelenggaraan Safety Forum Triwulan II Tahun 2026 di TPK Teluk Lamong pada Rabu (15/7). Mengusung tema "Lesson Learned Fatality Pelindo Grup Tahun 2026 dan Blind Spot Awareness", kegiatan ini menjadi wadah berbagi pembelajaran dari berbagai insiden, meningkatkan kesadaran terhadap potensi risiko kerja, serta memperkuat sinergi penerapan keselamatan bersama seluruh stakeholder di lingkungan pelabuhan.

 

Komitmen tersebut tercermin dari capaian 25.372.483 jam kerja aman di TPK Teluk Lamong selama periode April–Juni 2026, yang diraih melalui kolaborasi 175 pekerja di area kerja TPK Teluk Lamong bersama 945 tenaga kerja dari mitra kerja dalam menjalankan operasional terminal secara aman dan andal.

 

Kegiatan Safety Forum Triwulan II Tahun 2026 diikuti oleh jajaran manajemen PT Terminal Teluk Lamong bersama para mitra kerja strategis yang mendukung operasional terminal, yakni PT Pelindo Daya Sejahtera, PT BIMA, PT APERINDO, PT Lamong Energi Indonesia, Koordinator Koperasi Pelabuhan Indonesia, PT Puskopal, PT Pelindo Husada Citra, PT MTI, PT TEDS, PT NPMA, dan PT BST. Kehadiran seluruh mitra kerja tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat implementasi budaya Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) melalui kolaborasi, komunikasi, serta penerapan standar keselamatan kerja yang konsisten di seluruh area operasional Terminal Teluk Lamong.

 

Sebagai bentuk komitmen terhadap aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan, kegiatan diawali dengan penanaman pohon bersama stakeholder di kawasan Terminal Teluk Lamong. Aksi tersebut menjadi simbol kolaborasi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, hijau, dan berkelanjutan.

 

Safety Forum secara resmi dibuka oleh Direktur Operasi dan Teknik PT Terminal Teluk Lamong, Muhammad Syukur, yang menegaskan bahwa keselamatan kerja harus menjadi budaya yang melekat dalam setiap aktivitas operasional, bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi.

 

"Keselamatan adalah nilai utama yang tidak dapat ditawar. Seluruh insan perusahaan maupun mitra kerja memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiap pekerjaan dilakukan secara aman sehingga setiap pekerja dapat pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Budaya safety harus dibangun melalui kepedulian, disiplin, dan keberanian untuk saling mengingatkan," ujar Muhammad Syukur.

 

Arahan berikutnya disampaikan oleh Pierre Rochel Tumbol, Terminal Head TPK Teluk Lamong. Ia mengajak seluruh peserta menjadikan setiap insiden yang terjadi di lingkungan Pelindo Grup sebagai pembelajaran berharga untuk memperkuat sistem pencegahan kecelakaan kerja.

 

"Setiap kejadian merupakan pengingat bahwa risiko selalu ada dalam setiap aktivitas operasional. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari setiap peristiwa, melakukan evaluasi secara menyeluruh, dan memastikan seluruh tindakan pencegahan benar-benar diterapkan di lapangan. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama dan harus menjadi budaya dalam setiap proses kerja," tutur Pierre Rochel Tumbol.

 

Pada sesi utama, peserta mendapatkan pemaparan mengenai Lesson Learned Fatality Pelindo Grup Tahun 2026 yang mengulas kronologi sejumlah insiden fatal, faktor penyebab, hingga langkah-langkah pengendalian untuk mencegah kejadian serupa. Materi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi bahaya, memperkuat budaya pelaporan, serta memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan yang berlaku.

 

Forum juga menghadirkan materi Blind Spot Awareness, yang membahas pentingnya kewaspadaan terhadap area terbatas yang tidak dapat terlihat secara langsung oleh operator alat berat maupun pengemudi kendaraan operasional. Mengingat tingginya mobilitas alat bongkar muat dan kendaraan di kawasan terminal, pemahaman mengenai blind spot menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan seluruh pekerja di area operasional.

 

PT Terminal Teluk Lamong terus memperkuat implementasi budaya HSSE melalui komunikasi, edukasi, dan pembelajaran berkelanjutan untuk mendukung terciptanya ekosistem pelabuhan yang berdaya saing dan berkelas dunia.

(R. Pandji/Redaksi MBN.Com/Corcom TTL).

Pelabuhan Patimban Layani Impor Peti Kemas Internasional Perdana

PATIMBAN (Mediabisnisnasional.com) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban mencatat terlaksananya kegiatan impor peti kemas internasional perdana melalui kunjungan MV. MSC CARLA III di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Patimban.

Momentum tersebut melengkapi capaian ekspor peti kemas internasional perdana yang telah terlaksana pada pekan sebelumnya, sehingga Pelabuhan Patimban telah semakin siap untuk melayani ekspor dan impor peti kemas internasional secara reguler sebagai bagian dari pengembangan konektivitas logistik Indonesia dengan jaringan pelayaran internasional.

MV. MSC CARLA III sandar (Actual Time Berthing/ATB) di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Patimban pada Minggu, 19 Juli 2026 pukul 02.06 WIB dari Singapura dan menyelesaikan kegiatan bongkar muat pada Selasa, 21 Juli 2026 pukul 11.42 WIB. Selanjutnya kapal melanjutkan pelayaran menuju Pasir Gudang (Malaysia), Laem Chabang (Thailand), Shanghai, dan Ningbo (Tiongkok) sebagai bagian dari layanan reguler Enhanced Seahorse Service.

Pada kunjungan tersebut, kegiatan bongkar muat mencapai 1.632 TEUs, yang terdiri atas 1.248 TEUs muatan ekspor dan 384 TEUs muatan impor. Dari sisi satuan peti kemas, kegiatan ekspor tercatat sebanyak 624 box, terdiri atas 208 box peti kemas isi dan 416 box peti kemas kosong, sedangkan kegiatan impor sebanyak 192 box, yang seluruhnya merupakan peti kemas isi.

Komoditas impor yang dibongkar pada kunjungan tersebut berupa komponen kendaraan BYD yang selanjutnya didistribusikan menuju pabrik BYD di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kehadiran layanan impor ini diharapkan semakin mendukung kelancaran rantai pasok sektor industri serta memperkuat peran Pelabuhan Patimban dalam melayani kebutuhan logistik kawasan industri di Jawa Barat.

Sementara itu, komoditas ekspor yang dimuat melalui Pelabuhan Patimban pada kunjungan ini berupa bahan baku kertas, yang dipasarkan ke berbagai negara tujuan melalui jaringan pelayaran internasional Mediterranean Shipping Company (MSC). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pelabuhan Patimban tidak hanya menjadi pintu keluar komoditas ekspor nasional, tetapi juga mulai berperan sebagai pintu masuk bahan baku industri melalui layanan pelayaran internasional yang terjadwal secara reguler.

Rangkaian layanan tersebut semakin memperkuat posisi Pelabuhan Patimban sebagai bagian dari jaringan pelayaran internasional di kawasan Asia. Setelah pada pekan sebelumnya melayani ekspor peti kemas internasional perdana, kini Pelabuhan Patimban juga telah melayani impor peti kemas internasional.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Pelabuhan Patimban telah semakin siap untuk melayani ekspor dan impor, sehingga diharapkan mampu memberikan alternatif layanan logistik bagi dunia usaha sekaligus mendukung pengembangan kawasan industri di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.

Kepala Kantor KSOP Kelas II Patimban, Mohd. Arief Agustian, menyampaikan bahwa berkembangnya layanan peti kemas internasional tersebut merupakan langkah penting dalam penguatan fungsi Pelabuhan Patimban sebagai salah satu simpul logistik nasional.

"Pelaksanaan kegiatan impor peti kemas internasional perdana melengkapi layanan ekspor yang telah dimulai pada pekan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Patimban telah semakin siap untuk melayani ekspor dan impor, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif gerbang logistik internasional yang mendukung pertumbuhan industri, investasi, dan perekonomian nasional," ujar Arief.

Dengan semakin berkembangnya layanan pelayaran internasional tersebut, Pelabuhan Patimban diharapkan terus memperkuat perannya dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional, memperluas pilihan rantai pasok nasional, serta menyediakan alternatif layanan logistik yang andal bagi dunia usaha dan kawasan industri di Indonesia.

(R.Pandji/Redaksi MBN.Com/HUBLA).