Distrik Navigasi Sabang Perkuat Posko Bantuan Bencana Aceh

 

MBN News, SABANG (15/12/2025) - Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang mulai menerima berbagai bantuan kemanusiaan untuk korban bencana Aceh. Bantuan tersebut diterima melalui posko kemanusiaan yang dibuka di Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang sejak beberapa hari terakhir.

Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang, Capt. Tohara, mengatakan bantuan yang masuk berasal dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap kondisi korban bencana.

"Hingga saat ini bantuan yang telah diterima berupa sembako dan pakaian layak pakai. Seluruh bantuan tersebut dikumpulkan dan didata oleh petugas posko untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Capt Tohara, Senin (15/12/2025). 

Capt. Tohara menambahkan, pihaknya masih membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat atau lembaga yang ingin menyalurkan bantuan melalui Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang. Bantuan yang masuk akan dikelola secara transparan dan tepat sasaran.

"Rencananya seluruh bantuan yang telah terkumpulkan nanti disalurkan menggunakan kapal negara KN ANTARES. Proses penyaluran bantuan tersebut dijadwalkan pada 18 Desember 2025 mendatang menuju lokasi terdampak bencana di Aceh," terangnya. 

Dengan adanya posko kemanusiaan ini, Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang berharap dapat membantu meringankan beban para korban bencana serta mempercepat penyaluran bantuan.

(Redaksi MBN News/Humas Hubla).

KSOP Kelas 1 Samarinda Gelar Kampanye Keselamatan Pelayaran di Samarinda: Zero Compromise For Safety

SAMARINDA (Media Bisnis Nasional) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah Kalimantan Timur sukses melaksanakan Kampanye Keselamatan Pelayaran Tahun 2025, sebuah agenda strategis nasional yang berfokus pada peningkatan budaya keselamatan di sektor pelayaran. Dengan mengusung tema “Zero Compromise for Safety”, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama bahwa keselamatan merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar di seluruh wilayah perairan Kalimantan Timur.

Kegiatan kampanye ini menjadi semakin penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat, aktivitas transportasi sungai, dan lalu lintas kapal yang meningkat secara signifikan di wilayah Kalimantan Timur. Melalui kampanye ini, KSOP Kelas I Samarinda dan seluruh UPT terkait ingin memastikan bahwa seluruh aspek keselamatan baik sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia terpenuhi sesuai standar nasional dan internasional. Acara turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana. Hadir pula Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Capt. Hendri Ginting.

Distribusi Perlengkapan Keselamatan dan Dokumen Kepelautan

Sebagai bagian dari kampanye, KSOP Kelas I Samarinda bersama UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Kalimantan Timur juga melaksanakan pemberian perlengkapan dan layanan dokumen kepelautan kepada masyarakat, sejumlah operator kapal, serta pelaku usaha transportasi air, diantaranya:

• 425 unit life jacket sebagai dukungan keselamatan bagi kapal-kapal rakyat dan pengguna jasa transportasi sungai.

• Penerbitan 400 Sertifikat Kecakapan Khusus (SKK) bagi pelaut dan operator kapal untuk meningkatkan kemampuan serta legalitas profesi mereka.

• Penerbitan 815 Pas Kecil sebagai legalitas dasar bagi kapal di bawah GT 7 agar beroperasi secara sah dan memenuhi standar keselamatan pelayaran.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan legalitas kapal dan kompetensi awak kapal, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya alat keselamatan saat melakukan perjalanan menggunakan kapal.

Komitmen Berkelanjutan untuk Keselamatan Pelayaran

Kegiatan kampanye tidak hanya berfokus pada pembagian alat dan dokumen, tetapi juga edukasi keselamatan, sosialisasi aturan pelayaran, pemeriksaan kelaiklautan kapal, serta imbauan kepada seluruh operator kapal untuk memastikan seluruh fasilitas keselamatan dalam kondisi siap pakai.

Melalui kegiatan ini, KSOP Kelas I Samarinda dan seluruh UPT Kalimantan Timur berharap dapat membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kampanye ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha transportasi laut, serta masyarakat.

Dengan semangat “Zero Compromise for Safety”, seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, serta menjadikan keselamatan sebagai budaya yang mengakar dalam setiap aktivitas pelayaran di Kalimantan Timur.

(Redaksi Media Bisnis Nasional/HUBLA).

Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak Mengerahkan KN. Grantin P. 211 Angkut Bantuan Logistik ke Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera

SURABAYA (Media Bisnis Nasional) - Menyikapi situasi darurat bencana alam di wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan mengerahkan armada kapal negara patroli ke wilayah terdampak.

Pengerahan ini sejalan dengan mandat pemerintah untuk memberikan dukungan logistik dan misi kemanusian, mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus menunjukkan solidaritas nasional. 

KN. Grantin P. 211 yang sebelumnya melaksanakan Patroli Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan Maritim, di Perairan Banyuwangi yang akan dilanjut dengan Operasi Pengawasan dan Pengamanan Angkutan Laut Natal dan Tahun Baru 2025/2026, kali ini ditugaskan melaksanakan misi kemanusiaan penanganan bencana alam di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Hal ini membuktikan fleksibilitas dan kesiapan armada kapal negara tersebut. 

Operasi ini melibatkan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah Jawa Timur dalam koordinasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, stakeholders maritim dan perwakilan organisasi relawan di Jawa Timur. 

Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Perak Capt. Rusmanu mengungkapkan bahwa misi ini mencakup pengiriman bantuan makanan pokok, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan perlengkapan darurat lainnya yang sangat dibutuhkan korban bencana. 

“Nantinya bantuan disalurkan lewat jalur laut dengan tujuan pelabuhan-pelabuhan terdekat dengan lokasi bencana seperti Pelabuhan Kuala Langsa di Aceh dan Pelabuhan Belawan di Sumatra Utara,” ujar Capt. Rusmanu.

Saat ini KN. Grantin P. 211 sedang dalam pelayaran menuju Pelabuhan Muntok untuk melaksanakan Bahan Bakar Minyak, air tawar dan perbekalan ulang, dan selanjutnya kembali berlayar menuju Pelabuhan Kuala Langsa Aceh pada Selasa, 16 Desember 2025.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergitas dan kolaborasi masyarakat maritim dan seluruh elemen pelabuhan di wilayah Jawa Timur terhadap saudara sebangsa yang tertimpa musibah serta komitmen Kementerian Perhubungan dalam mendukung penanggulangan bencana baik skala lokal maupun nasional,” jelasnya.

Pengerahan KN. Grantin P. 211 ini adalah langkah strategis dan misi kemanusiaan yang menunjukkan peran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam masa tanggap darurat, bantuan pencarian dan pertolongan, juga menjadi harapan bagi para korban bencana alam di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

(Redaksi MBN/Hubla). 

Kementerian Perhubungan RI Rumuskan Langkah Strategis, Pastikan Keanggotaan Dewan IMO Berjalan Efektif

JAKARTA  INDONESIA (MBN News) — Indonesia kembali terpilih sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C. Kementerian Perhubungan telah mulai merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan kontribusi Indonesia selama periode keanggotaan 2026–2027 berjalan efektif dan berdampak pada tatanan maritim global.

"Hal yang turut dirumuskan termasuk penguatan posisi Indonesia, peningkatan kapasitas delegasi, serta kolaborasi erat dengan kementerian/lembaga terkait, baik nasional maupun internasional," kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemilihan Anggota Dewan IMO di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Menhub Dudy menegaskan keberhasilan ini bukan sekadar capaian diplomasi, melainkan mandat global yang harus dijalankan dengan komitmen tinggi dan kontribusi nyata bagi tata kelola kemaritiman dunia. 

"Kepercayaan ini merupakan konsekuensi sekaligus tanggung jawab yang besar bagi Indonesia. Capaian ini bukan hanya persoalan angka atau posisi. Ini adalah cerminan nyata dari kepercayaan global terhadap konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pelayaran dunia,” ujar Menhub Dudy 

Dalam pemilihan yang berlangsung pada Sidang Majelis IMO ke-34, akhir November lalu, Indonesia meraih 138 suara dan menempati posisi ke-5 dari 26 negara kandidat. Hasil ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kredibel dan memiliki peran strategis dalam pengembangan kebijakan pelayaran global.

Menhub menekankan keanggotaan di Dewan IMO membuka ruang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan kebijakan maritim internasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memikul tanggung jawab geografis dan historis dalam menjaga jalur pelayaran internasional, yang tidak hanya sekadar menjadi pengguna jalur laut dunia, tetapi penjaga simpul-simpul strategisnya. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo di mana menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

“Keanggotaan ini bukan tujuan akhir, melainkan platform strategis untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia terwakili dalam setiap perumusan kebijakan maritim global, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia pada agenda penting dunia seperti dekarbonisasi pelayaran, digitalisasi maritim, serta peningkatan keselamatan dan kapasitas negara berkembang,” imbuh Menhub.

Menhub Dudy juga menyoroti pentingnya kerja bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan maritim yang semakin kompleks. Sinergi lintas kementerian dan lembaga, dukungan industri, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Indonesia dapat terus memperkuat posisinya dalam diplomasi maritim internasional.

Turut hadir Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heri Widodo, dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.

(Redaksi MBN News/HA/HH/GT/ETD).